.webp)
Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra diamankan KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT). Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menilai peristiwa ini menjadi bahan evaluasi bagi sistem demokrasi RI. Apa maksudnya?
"Menurut saya yg harus dievaluasi sistem demokrasi kita. Sebagaimana semangat kawan-kawan, kami sebetulnya ingin mendorong evaluasi sistem pemilihan langsung yang sekarang masih berlangsung," kata Bamsoet di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (25/10/2018).
Ia menilai sistem pemilu langsung yang kini diterapkan di Indonesia membutuhkan biaya politik tinggi. Hal itu, sebut Bamsoet, memicu tindakan korupsi para pejabat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Bamsoet, lewat sistem pemilu tak langsung, korupsi bisa diminimalkan. Selain itu potensi benturan horizontal dinilai lebih ringan.
"(Korupsi) skalanya mungkin lebih kecil, karena di diskusi kita dengan berbagai pihak termasuk penegak hukum mengawasi 50-60 orang DPRD yang memilih kepala daerah jauh lebih mudah dan tidak memerlukam money politic yang begitu tinggi dan rentan. Dan potensi benturan di akar rumput itu jauh lebih ringan," ucap Bamsoet.
Sunjaya kena OTT KPK karena adanya dugaan suap terkait jual-beli jabatan. Selain itu, ada dugaan transaksi lebih dari Rp 1 miliar terkait OTT tersebut.
"Terkait dengan jual-beli jabatan," kata Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan kepada detikcom, Rabu (24/10).
Selain Sunjaya, ada enam orang lain yang diamankan. Namun KPK belum membeberkan identitas mereka.
Saksikan juga video 'Bupati Cirebon Kena OTT, Sekda Disiapkan Untuk Plt':
