.webp)
Pertemuan digelar di ruang kerja Zul, lantai 9 gedung Nusantara III DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (25/10/2018). Zul mengatakan, MOSI sebelumnya telah mengadu ke beberapa pihak di eksekutif hingga legislatif.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Merasa mewakili puluhan juta, sepuluh juta hampir, yang bergerak di bidang online. Pertama mengenai hak-hak mereka, tarif," jelas Zul.
Zul menyebut MOSI heran lantaran mitra mereka, dalam hal ini aplikator ojek online, bisa menentukan tarif sendiri. Dia lalu berbicara soal pemungutan pajak.
"Tarifnya murah sekali, mereka merasa dirugikan. Kedua pajak, kok dipungut pajak? Katanya ini perusahaan tidak diakui, tapi dipungut pajak. Pajak perusahaan kejelasan seperti apa? Keempat, regulasi kok nggak jelas padahal ini kan menyangkut transportasi rakyat yang besar jumlahnya, yang mesti diatur, ditata," ucapnya.
Zul segera menindaklanjuti aduan itu. "Tentu habis ini saya akan bikin surat ke instansi terkait," sebutnya.
Ketua Umum PAN itu memandang pemerintah perlu mengatur ojek online. Soal tarif, dia setuju agar Kementerian Perhubungan yang mengaturnya.
"Mesti ada aturan. Perlu segera diajukan apakah dalam bentuk UU. Kedua, tarif, masa masing-masing perusahaan ngatur tarif sendiri, turun naik seenaknya, kan nggak betul dong karena tarif angkutan itu kan harusnya Perhubungan," ucapnya.
Zul memandang pemerintah harus segera menyelesaikan aduan dari ojek online itu. "Kalau ada peraturan pemerintah, kan selesai diatur pemerintah. Atur dari kementerian, mesti diatur. Ini kan nggak diatur seperti hutan belantara. Tadi (tarif) dari Rp 4.000 jadi Rp 3.000. Yang ngatur tarif siapa? Kalau belum ada UU, harusnya apa, Permen atau apa gitu," ucap Zul.
Ojek Online akan Gelar Aksi
Salah satu perwakilan MOSI yang menemui Zul, Ahmad Sapi'i, menyebut pihaknya akan menggelar aksi dalam waktu dekat. Aksi akan dilakukan andai permintaan mereka tidak ditindaklanjuti setelah berkirim surat ke berbagai pihak.
"Sebenarnya gini, kita tidak mau turun aksi, capek, makanya kita melalui jalur yang birokrasi. Kita kirim surat ke Ketua MPR, ke Mabes Polri, ke Kejaksaan, Ditjen Pajak, ke 4 parpol oposisi karena biar mereka paham persoalannya," sebut dia.
"Tapi kalau semua permintaan kita tidak ditanggapi, pemerintah juga tidak bergeming, tidak ada solusi yang baik buat kita, win-win solution, dengan sangat terpaksa kita akan turun ke jalan dengan massa yang lebih besar seperti di 273 dan 234," imbuh Sapi'i.
Kapan aksi terdekat dilakukan? Sapi'i menyebut mereka akan menggelar aksi pada Senin, 29 Oktober. Tak tertutup kemungkinan ada aksi lanjutan di pertengahan Januari 2019.
"Kalau saat ini aksi dekatnya 2910. Besok Senin teman roda empat dan roda dua bergabung dalam 'Gerhana Total', Gerakan Hantam Aplikator Nakal Tandem Aliansi Transportasi Online," ucap dia," jelas Sapii.
Zul mengimbau agar aksi tersebut sebaiknya tak mengganggu masyarakat. Meski demikian, dia menghormatinya
"Demo boleh tapi kalau 'Malari Malari' nggak adalah. Mungkin kesel belum diladeni. Saya nggak setuju kalau ada kekerasan apa pun. Demo hak tapi harus tertib sampaikan aspirasi, tetapi juga rakyat tidak dirugikan," jelasnya
"Demo boleh, demokrasi boleh. Kalau perusak, polisi turun. Sampaikan dengan baik, dengan tertib, message-nya sampai tapi rakyat tidak terganggu, lalin tidak terganggu," pungkas Zul.
Saksikan juga video 'Go-Jek Bantah Naikkan Tarif karena Ancaman Demo dari Driver':
(gbr/bag)
