.webp)
Salah seorang mahasiswa Indonesia yang hadir dalam sosialisasi 4 pilar di KBRI Rusia, Muhamad Randa Yudhistira (22), bertanya mengenai cara mempertahankan eksistensi 4 pilar dari tantangan zaman, di saat ada beberapa hal di Indonesia yang belum ideal.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
OSO lalu memberikan jawaban soal ini. Ia mengingatkan puluhan tahun Indonesia seperti dijajah karena saham Freeport mayoritas dipegang Amerika Serikat. Kini, di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo, Indonesia memegang share terbesar.
"Baru zaman Presiden Jokowi, dia bilang, 'Saya tidak mau dijajah lagi.' Kalau mayoritas share di luar negeri, udah nggak bener. Kasihan Papua. Itulah makanya kita sekarang berontak," kata OSO.
Ketum Hanura ini menyebut kini Papua dan bagian wilayah Indonesia timur telah banyak pembangunan setelah Jokowi menjadi presiden. OSO juga menanggapi pernyataan Randa, yang merupakan mahasiswa Russian University of Transport, bahwa Indonesia hanya memiliki lebih dari 1% di saham Freeport dalam divestasi.
"Setelah Presiden Jokowi, dibangun nggak Papua? Jangan lihat hanya 1%-nya. Dengan mayoritas persen, kita yang mengendalikan komitmen, manajemen, pemasaran, dan lainnya. Sekarang partner kita nggak bisa main-main sama kita," ucapnya.
OSO kemudian membanggakan kinerja Jokowi, terutama soal pengambilalihan saham Freeport. Ia merujuk pada badan Jokowi yang kecil tapi cerdas.
"Itulah kebagusan si kurus. Si kurus ini luar biasa. Saking kurusnya, otaknya yang besar," sebut OSO disambut tawa mahasiswa RI yang hadir dalam acara itu.
"Jangan under prediction dengan 1 persen. Mayoritas 1 persen menentukan kehidupan dari proyek itu," sambungnya.
Seorang mahasiswa lain juga ada yang bertanya soal komitmen 4 pilar. Muhammad Nurul Yatim (23) menanyakan soal peran yang harus dilakukan pemuda untuk melindungi dari tantangan perpecahan di Indonesia. Ia lalu menyinggung soal keberadaan HTI.
OSO kemudian meminta anggota MPR yang ikut dalam delegasi DPD RI ke Rusia, Benny Rhamdani, menjawab pertanyaan tersebut. Benny lalu mengingatkan soal founding fathers yang menyusun dasar negara sejak awal tidak ada yang ingin Indonesia menjadi negara khilafah.
"Tim 9 saat itu menyusun dasar negara dan ideologi kita. Dari 9, 8 orang di antaranya adalah Islam. Kalau memang Indonesia akan menjadi khilafah, selesai sudah di situ. Tapi nyatanya founding fathers menetapkan dasar negara kita adalah Pancasila," sebut Benny.
"Maka sangat utopis bila saat ini HTI ingin usung khilafah untuk mengganti Pancasila, jadi jangan pernah bermimpi. HTI di Timur Tengah ini kan gerakan politik, bukan gerakan agama. Maka 12 negara, termasuk di Timur Tengah, menolak HTI yang merupakan ideologi transnasional," sambung Direktur Kampanye Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin itu.
Benny pun membanggakan keberhasilan Jokowi yang telah membangun Indonesia, khususnya untuk wilayah timur yang sebelumnya terabaikan. Ia meminta generasi muda menghargai pencapaian pemerintahan Jokowi.
"Ekonomi kita bergerak sangat baik. Berbanggalah orang timur yang 72 tahun kita ini seperti dianaktirikan. Sekarang Presiden Jokowi mengarahkan pembangunan ke Indonesia timur. Dari yang Jakarta-sentris kini ke arah Indonesia-sentris," tutur senator Sulut itu. (elz/bag)
