Ini Alasan PKS Dorong Kader Teken 'Pakta Integritas Ikrar Setia'

Jakarta - Upaya PKS menjaga kesolidan dengan menyodorkan 'Ikrar Janji Setia' (yang juga disebut Pakta Integritas) ke kader berujung polemik. DPP PKS mempersilakan kadernya mengambil jalan lain jika tak setuju dengan 'Ikrar Janji Setia' tersebut.

Direktur Pencapresan PKS Suhud Alynudin mengatakan 'Ikrar Janji Setia' itu sedianya bertujuan memperkuat soliditas struktur dan kader PKS. Partai berlambang bulan sabit kembar dan padi itu ingin memperkuat kesolidan agar sukses di Pemilu 2019.

"Menghadapi Pemilu 2019, kami menginginkan struktur dan kader PKS memiliki soliditas yang tinggi, sehingga struktur menyelenggarakan kegiatan ikrar kepada seluruh kader PKS untuk berjuang memenangkan PKS pada Pemilu 2019," kata Suhud kepada wartawan, Kamis (25/10/2018).

Baca juga: Ini 'Pakta Integritas' yang Bikin Pengurus Daerah PKS Rontok

Suhud mengatakan 'Ikrar Janji Setia' adalah kebijakan internal PKS yang sah dilakukan setiap partai sesuai dengan AD/ART. Dia mengatakan setiap kader PKS diberi kebebasan untuk memilih melakukan ikrar itu atau tidak.

"Hal itu menjadi hak pribadi masing-masing kader. Kader yang tidak berkenan dengan kebijakan partai, tentu saja diberi kebebasan untuk mengambil jalannya sendiri. Tidak ada paksaan," ujarnya.

Baca juga: Mundur Berjamaah, Kader PKS Banyumas: Pakta Integritas Pemaksaan

Ironis bagi PKS, 'Ikrar Janji Setia' malah berujung rontoknya sejumlah pengurus daerah. Yang terbaru, pengurus PKS Banyumas mundur berjemaah karena menolak ikrar tersebut.

"Modelnya lebih ke arah pemaksaan, kalau tidak mau tanda tangan dianggap tidak loyal. Sehingga ukurannya kita yang sudah bertahun-tahun kok tiba-tiba tanda tangan. Sementara mereka yang tidak pernah aktif apa-apa tiba-tiba tanda tangan dianggap loyalis," ujar Pembina Kader DPD PKS Banyumas Arif Awaludin saat dihubungi detikcom, Rabu (24/10).

Sejumlah pengurus PKS di Bali juga mundur. Selain itu, PKS merombak struktur DPW Sumatera Utara. (tor/fjp)