detikNews
Kamis 25 Oktober 2018, 10:27 WIB

TKN Keberatan soal Videotron, Bawaslu Tanya Surat Kuasa dari Jokowi

Dwi Andayani - detikNews
TKN Keberatan soal Videotron, Bawaslu Tanya Surat Kuasa dari Jokowi Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar (Wiwik/detikcom)
Jakarta - Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin menyerahkan surat keberatan terkait persidangan laporan dugaan pelanggaran kampanye videotron. Bawaslu mengatakan surat kuasa merupakan dasar bersidang dalam persidangan.

"Saya bisa mengerti ketidakpuasan dari (kubu capres nomor urut) 01, tapi melihat hukum acara yang adakan persidangan selalu bertanya surat kuasa, kan selalu itu dasar dalam bersidang," ujar anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar di kantornya, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (25/10/2018).


Fritz mempertanyakan surat kuasa dari Jokowi yang seharusnya dibawa pihak TKN Jokowi-Maruf dalam sidang. Menurutnya, pihak yang tidak membawa surat kuasa tidak boleh masuk persidangan.

"Yang dilaporkan siapa? Yang hadir bawa nggak surat kuasa dari Jokowi? Apakah orang lain bisa mengatasnamakan kita tanpa ada surat kuasa? Kan itu poin utama dari semuanya," kata Fritz.

"Apakah ada surat kuasa dari pasangan calon pada TKN dan kita ngomong soal persidangan. Apakah boleh orang yang tidak dapat surat kuasa hadir di persidangan?" sambungnya.

Menurutnya, dalam persidangan, meskipun institusi sebagai terlapor, mereka tetap harus memberikan surat kuasa. Jadi hal inilah yang dianggap menjadi dasar Bawaslu DKI melakukan persidangan.

"Yang satu institusi saja pakai surat kuasa apakah sekarang dari pribadi, Pak Jokowi apakah ada surat kuasanya? Itu yang jadi dasar Bawaslu DKI dalam persidangan itu," kata Fritz.


Fritz mengatakan TKN memiliki fungsi dapat membantu paslon dalam kampanye, tapi tidak dalam persidangan. Jadi, dalam persidangan, tetap diperlukan surat kuasa dari Jokowi sebagai paslon.

"Memang TKN didaftarkan ke KPU, tapi kan itu dalam rangka untuk kampanye inikan untuk persidangan. Misalnya ada satu surat kuasa Pak Jokowi untuk TKN, untuk kasus yang hari ini muncul dan selama masa kampanye ini memiliki substitusi. TKN bisa bekerja untuk dan atas nama Pak Jokowi dalam persidangan," tuturnya.

Sebelumnya, Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin menyerahkan surat keberatan ke Bawaslu. Surat ini terkait dengan persidangan laporan dugaan pelanggaran kampanye videotron Jokowi-Ma'ruf.

"Kami ingin menyampaikan surat keberatan, terhadap pemeriksaan adanya laporan yang disampaikan oleh Saudara Syahroni, terkait dugaan pelanggaran administrasi tentang videotron," ujar Direktur Hukum dan Advokasi TKN Jokowi-Ma'ruf, Ade Irfan Pulungan, Rabu (24/10).

Sidang dugaan pelanggaran videotron ini dilaporkan Syahroni ke Bawaslu DKI. Bawaslu DKI beberapa kali memutuskan penundaan persidangan karena tidak adanya surat kuasa dari terlapor, yakni Joko Widodo.


Simak Juga 'Jokowi Kampanye Pakai Videotron, Prabowo Juga Pengin':

[Gambas:Video 20detik]



(dwia/idh)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed