DetikNews
Rabu 24 Oktober 2018, 23:16 WIB

Polemik Dana Kelurahan yang Bikin Jokowi sampai Kelepasan

Rivki - detikNews
Polemik Dana Kelurahan yang Bikin Jokowi sampai Kelepasan Jokowi (Noval/detikcom)
Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan pada tahun 2019 akan mengeluarkan kebijakan Dana Kelurahan. Namun Jokowi heran rencana kebijakan itu dikaitkan dengan politik. Hingga akhirnya Jokowi kelepasan mengucapkan adanya politik sontoloyo.

Dirangkum detikcom, Rabu (24/10/2018), Jokowi menjelaskan Dana Desa digunakan untuk desa-desa yang ada di tingkat kabupaten. Sementara itu, Dana Kelurahan nantinya disalurkan ke kelurahan.

Jokowi menyampaikan soal Dana Kelurahan karena dia melihat banyak lurah yang hadir di acara pembagian sertifikat tanah di Kebayoran Baru.



"Saya ingin bicara, karena tadi saya lihat banyak lurah yang hadir di sini. Ada yang namanya Dana Desa, tahun depan ada yang namanya Dana Kelurahan," kata Jokowi.

Namun Jokowi heran kebijakan untuk kepentingan rakyat itu menjadi polemik. Banyak yang mengaitkannya dengan politik.

"Tapi kok ramai? Saya juga heran. Ini dana untuk rakyat kok, untuk memperbaiki kampung, kok malah jadi ramai. Kita semua ingin memberikan untuk masyarakat dan rakyat, bukan untuk siapa-siapa. Jangan dihubungkan dengan politik. Nggak rampung-rampung kita ini," tegas Jokowi.



Dana Kelurahan sebelumnya dikritik banyak pihak, salah satunya Wakil Ketua DPR Fadli Zon.

"Kenapa sekarang? Kenapa nggak dari dulu?" ucap Fadli di DPR, Senayan, Senin (22/10).

Pada prinsipnya, Fadli sepakat dengan Dana Kelurahan. Dia meminta agar urusan Dana Kelurahan tidak dicampuri kepentingan politik Jokowi pada Pilpres 2019.

"Jangan sampai ini hanya karena kepentingan politik sesaat, tetapi pada prinsipnya kita menyetujui Dana Kelurahan itu. Dari dulu seharusnya, disamakan dengan Dana Desa," ujar Fadli.

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid juga mengkritik Dana Kelurahan.

"Jangan intensitasnya hanya menjelang tahun pemilu saja. Itu yang kemudian sangat bagus juga dan saya berharap bahwa rakyat bisa menilai sindiran ini seharusnya siapa yang melaksanakan," sebut HNW.

Mantan Ketua MPR itu mengatakan, jika memang pemerintah serius dengan program Dana Kelurahan, eksekutif harus membicarakannya lebih jauh dengan DPR. Bagi dia, program itu sebaiknya dikeluarkan setelah pemilu saja.

"Saya sepakat kalau itu agar tidak memunculkan pemahaman yang salah, sebaiknya realisasinya setelah pemilu saja," tutur HNW.

Setelah semua perdebatan mengalir, Jokowi pun mengaku kelepasan. Dia mengaku jengkel mengapa program-programnya selalu dikaitkan dengan politik.

"Inilah kenapa kemarin saya kelepasan, saya sampaikan politikus sontoloyo ya itu. Jengkel saya. Saya nggak pernah pakai kata-kata seperti itu. Karena sudah jengkel, ya keluar. Saya biasanya ngerem, tapi sudah jengkel, ya bagaimana," tutup Jokowi.
(rvk/rna)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed