DetikNews
Rabu 24 Oktober 2018, 01:00 WIB

Prabowo Ingin Gaji Penegak Hukum Tinggi agar Tak Mudah Disogok

Marlinda Oktavia Erwanti - detikNews
Prabowo Ingin Gaji Penegak Hukum Tinggi agar Tak Mudah Disogok Prabowo Subianto (Foto: dok. Istimewa)
Jakarta - Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto menyebut lembaga penegak hukum dan lembaga pemerintahan di Indonesia mengalami degradasi. Degradasi itu dalam kaitannya dengan merajalelanya tindak korupsi.

Hal itu disampaikan Prabowo saat bertemu dengan para milenial di kediamannya, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Selasa (23/10/2018). Saat itu Prabowo menjawab pertanyaan salah satu peserta, Fardan, tentang bagaimana mengatasi hukum yang tajam ke bawah tapi tumpul ke atas.

"Menurut pandangan saya, lembaga-lembaga penegak hukum sama dengan lembaga pemerintahan, mengalami suatu degradasi. Terjadi budaya korupsi yang merajalela ke semua tubuh kita," ujar Prabowo dalam video yang dipublikasikan Facebook Gerindra.



"Ibarat penyakit cancer, kalau tidak ditangani, dia pelan tapi pasti menjalar. Dan kalau sudah stadium lanjut, sulit menyelamatkan badan itu. Saya rasa sangat sulit menyelamatkan bangsa kita kalau korupsi terus merajalela," sambungnya.

Prabowo kemudian menjelaskan bagaimana cara mengatasi agar tindak korupsi di Indonesia tak merajalela. Salah satunya memberi upah yang tinggi kepada pejabat-pejabat negara atau penegak hukum, contohnya hakim.

"Dengan kekayaan yang kita hemat, kita bisa perbaiki gaji aparat kita. Berapa gaji hakim sekarang? Sudah banyak kemajuan, tapi intinya berapa? Paling Rp 15 juta per bulan. Padahal dia harus menangani kasus Rp 1 triliun hingga Rp 2 triliun. Berat," katanya.



"Saya iseng hitung. Berapa sih pengambil keputusan di negara kita? Hakim agung 45, hakim tinggi provinsi 34 kali 5, kabupaten 520 kali 5 dengan cadangan. Kita bisa hitung berapa ribu hakim di Indonesia, 45 hakim agung kalau misalnya dikasih gaji Rp 200 juta tiap bulan, kita nggak rugi," sambungnya.

Menurut Prabowo, dengan memberikan upah yang cukup, hal itu akan menurunkan potensi tindak pidana korupsi di lembaga penegak hukum maupun lembaga pemerintahan.

"Jadi rencana kita, kalau kita hemat, uang kita yang bocor. Kita harus perbaiki gaji lembaga-lembaga yang penting. Hakim, jaksa, polisi. Gajinya harus cukup. Supaya tidak bisa disogok. Semua harus perbaiki," kata Prabowo.

"Ya kalau gaji cukup tapi masih bisa disogok, ya nanti kita cari cara. Kita suruh berenang di kolam buaya," tandas dia seraya berseloroh.
(mae/bag)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed