DPD Sebut Prolegnas Prioritas 2018 Masih Banyak Persoalan

Jakarta - Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI menyampaikan usulan untuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2019 kepada DPR RI dan pemerintah. Namun ada beberapa catatan atau evaluasi terhadap Prolegnas Prioritas 2018.

Wakil Ketua PPUU DPD RI Nofi Candra mengatakan pihaknya mencatat berbagai permasalahan terkait dengan implementasi Prolegnas Prioritas Tahun 2018.

"Terutama yang berimplikasi terhadap permasalahan di daerah dan permasalahan pelaksanaan pembentukan undang-undang pada umumnya," ujar Nofi dalam keterangan tertulis, Selasa (23/10/2018).

Dari segi kualitas, sambungnya, persoalan terhadap pelaksanaan UU masih dirasakan. Sebab, terdapat UU yang baru saja disahkan sudah diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan judicial review, yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Baca juga: Disetujui DPD, Diusulkan Wali Kota, Dicurigai Oposisi

"Sedangkan dari sisi kuantitas, realisasi pembentukan undang-undang berbanding terbalik dan minim dengan perencanaan legislasi yang diharapkan," tegas senator asal Sumatera Barat itu.

Nofi menambahkan, dari 50 RUU yang telah ditetapkan, ditambah 5 RUU dari daftar kumulatif terbuka sebagai Prolegnas Prioritas RUU Tahun 2018, sampai pertengahan Oktober 2018 ini hanya 9 RUU yang sudah disahkan menjadi UU.

"Dari sekitar 41 RUU yang belum selesai, 27 RUU masih dalam tahap pembicaraan tingkat I," papar dia.

Dia menjelaskan, dari 9 RUU yang sudah ditetapkan menjadi UU tersebut, tidak ada satu pun RUU yang merupakan usul atau lingkup tugas DPD RI.

Baca juga: 80 Pengurus dan Kader PKS Banyumas Ramai-ramai Mundur, Ada Apa?

(idr/idr)