DetikNews
Selasa 23 Oktober 2018, 18:52 WIB

PPP: Prabowo Kapitalisasi Habib Rizieq untuk Kekuasaan

Marlinda Oktavia Erwanti - detikNews
PPP: Prabowo Kapitalisasi Habib Rizieq untuk Kekuasaan Habib Rizieq Syihab (Istimewa)
Jakarta - PPP ikut mengomentari niat capres nomor urut 02 Prabowo Subianto menjemput imam besar FPI Habib Rizieq Syihab pulang sebelum Pilpres 2019. PPP menilai hal itu sebagai manuver Prabowo untuk mengkapitalisasi Habib Rizieq demi kekuasaan.

"Kami melihatnya manuver Prabowo ini mengkapitalisasi soal Habib Rizieq Syihab untuk kekuasaan belaka," ujar Wasekjen PPP Ahmad Baidowi kepada wartawan, Selasa (23/10/2018).

"Ketika Habib Rizieq dikait-kaitkan dengan pilpres, maka yang mencuat adalah unsur politiknya," imbuhnya.


Menurut pria yang akrab disapa Awiek itu, tak seharusnya persoalan kepulangan Habib Rizieq ke Indonesia dipolitisasi. Apalagi, proses pemulangan Habib Rizieq juga membutuhkan lobi diplomatik dari pemerintah.

"Itu otoritas Saudi Arabia yang membutuhkan lobi diplomatik dari pemerintah Indonesia. Nah, kalau Prabowo atas nama apa?" kata Awiek.

Sebelumnya, Prabowo mengapresiasi dukungan para ulama dan santri saat menghadiri Hari Santri Nasional sekaligus milad Front Santri Indonesia ke-1 yang digelar FPI di Bogor, Jawa Barat, semalam. Prabowo berharap Habib Rizieq segera kembali ke Indonesia.

"Kalau bisa, Habib Rizieq sebelum saya terpilih bisa kembali. Kalau tidak, saya yang akan jemput beliau," kata Prabowo.


Waketum Gerindra Fadli Zon menegaskan wacana penjemputan Rizieq oleh Prabowo tak terkait dengan Pilpres 2019. Fadli menyebut hal itu dilakukan sebagai bentuk pengawalan terhadap hak warga negara.

"Ini bukan persoalan elektabilitas. Ini persoalan hak warga negara untuk berada di negaranya," kata Fadli di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.

Habib Rizieq sebelumnya dicekal di Arab Saudi saat hendak bepergian ke Malaysia. Rizeq mengatakan menghormati pencekalan oleh Duta Besar Arab Saudi Usamah Muhammad Al-Syu'aiby. Tapi Rizieq meminta agar pencegahan itu dicabut karena dinilai akan merugikan secara finansial karena denda yang besar.


Duta Besar RI untuk Arab Saudi, Agus Maftuh Abegebriel, mengatakan ada cara agar Rizieq terhindar dari denda dan blacklist tersebut. "Sebenarnya bisa tanpa denda dan blacklist, yaitu ketika ada program amnesti keimigrasian," ujar Agus kepada detikcom, Senin (1/10).

Namun anggota tim kuasa hukum Rizieq, Damai Hari Lubis, menganggap saran Maftuh tidak solutif. Sebab, waktu penyelenggaraan program tersebut tidak jelas.
(mae/idh)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed