Selasa 23 Oktober 2018, 16:54 WIB
KPU-Bawaslu Tolak Debat di Kampus, PSI Usul di Desa
Foto: Sekretaris Jendral Partai Solidaritas Indonesia. (Muhammad Ridho-detikcom)
Jakarta -
KPU dan Bawaslu tidak setuju usulan debat capres-cawapres di kampus. PSI mengusulkan debat digelar di desa.
"Saya melihat debat presiden kita selama ini terlalu 'kota' dan sangat 'elitis'. Saya usul ke KPU agar debat diselenggarakan di desa," ujar Sekjen PSI Raja Juli Antoni dalam keterangan tertulisnya, Selasa (23/10/2018).
Selain debat di desa, Antoni juga mengusulkan agar audiens yang hadir merupakan rakyat biasa. Sebab, mereka lah yang merasakan dan menikmati langsung kebijakan dan keputusan pemerintah nantinya.
"Biarkan rakyat biasa, bukan elite, yang langsung berdialog, bertanya, mengevaluasi calon pemimipin mereka, bukan para elite yang sering kali mengatasnamakan mereka, tanpa mengetahui apa yang sebenarnya mereka rasakan, pikirkan dan kerjakan tiap harinya," katanya.
Kendati demikian, Antoni tetap menyerahkan sepenuhnya penyelenggaraan debat capres-cawapres kepada KPU. Pada prinsipnya, capres-cawapres yang diusung partainya, Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin siap berdebat di mana pun.
"Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf setuju dan siap berdebat di mana saja dengan format apa saja. Yang paling penting tujuan debat itu tercapai yaitu ketika rakyat mengetahui kualitas dan rekam jejak pemimpin yang akan mereka pilih," ujar Antoni.
Namun bila memungkinkan, Antoni menilai KPU memang perlu memodifikasi format dan tempat debat selama diizinkan Undang-Undang. "Agar visi, misi dan program paslon tersampaikan secara masif kepada masyarakat di akar rumput," tuturnya.
Sebelumnya, KPU menyebut debat capres-cawapres termasuk kategori kampanye. Untuk itulah, wacana debat di kampus tidak bisa dilakukan karena kampus merupakan salah satu lokasi yang dilarang untuk kampanye.
Senada dengan KPU, Bawaslu juga tidak sepakat usulan lokasi debat kandidat Pilpres 2019 di kampus. Alasannya, Bawaslu menilai hal tersebut bisa dianggap sebagai pelanggaran kampanye.
Saksikan juga video 'Sandi Ingin Debat Capres Diubah Jadi Urun Rembuk':
(mae/idh)
"Saya melihat debat presiden kita selama ini terlalu 'kota' dan sangat 'elitis'. Saya usul ke KPU agar debat diselenggarakan di desa," ujar Sekjen PSI Raja Juli Antoni dalam keterangan tertulisnya, Selasa (23/10/2018).
Selain debat di desa, Antoni juga mengusulkan agar audiens yang hadir merupakan rakyat biasa. Sebab, mereka lah yang merasakan dan menikmati langsung kebijakan dan keputusan pemerintah nantinya.
"Biarkan rakyat biasa, bukan elite, yang langsung berdialog, bertanya, mengevaluasi calon pemimipin mereka, bukan para elite yang sering kali mengatasnamakan mereka, tanpa mengetahui apa yang sebenarnya mereka rasakan, pikirkan dan kerjakan tiap harinya," katanya.
Kendati demikian, Antoni tetap menyerahkan sepenuhnya penyelenggaraan debat capres-cawapres kepada KPU. Pada prinsipnya, capres-cawapres yang diusung partainya, Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin siap berdebat di mana pun.
"Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf setuju dan siap berdebat di mana saja dengan format apa saja. Yang paling penting tujuan debat itu tercapai yaitu ketika rakyat mengetahui kualitas dan rekam jejak pemimpin yang akan mereka pilih," ujar Antoni.
Namun bila memungkinkan, Antoni menilai KPU memang perlu memodifikasi format dan tempat debat selama diizinkan Undang-Undang. "Agar visi, misi dan program paslon tersampaikan secara masif kepada masyarakat di akar rumput," tuturnya.
Sebelumnya, KPU menyebut debat capres-cawapres termasuk kategori kampanye. Untuk itulah, wacana debat di kampus tidak bisa dilakukan karena kampus merupakan salah satu lokasi yang dilarang untuk kampanye.
Senada dengan KPU, Bawaslu juga tidak sepakat usulan lokasi debat kandidat Pilpres 2019 di kampus. Alasannya, Bawaslu menilai hal tersebut bisa dianggap sebagai pelanggaran kampanye.
Saksikan juga video 'Sandi Ingin Debat Capres Diubah Jadi Urun Rembuk':
(mae/idh)
