JK: Dana Saksi Tidak Ada Dasar Hukummya

Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan wacana dana saksi partai untuk pileg tidak memiliki dasar hukum. Jika tidak memiliki dasar hukum, dana saksi tersebut akan melanggar.

"Kalau itu (dana saksi) tidak ada dasar hukumnya. Kalau tidak ada dasar hukumnya, ya melanggar semua (kalau diakomodasi)," kata JK di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (23/10/2018).

Baca juga: Belum Ada Payung Hukum, Ini Opsi Agar Dana Saksi Bisa Dianggarkan

Meski DPR mengusulkan wacana tersebut dimasukkan ke APBN, menurut JK, tetap saja payung hukumnya undang-undang.

"Walaupun banyak teman-teman di DPR mengusulkan masuk APBN, itu UU juga. Jadi tidak, sementara ini tidak," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, wacana dana saksi partai untuk Pileg 2019 dibiayai APBN terganjal masalah payung hukum. Ketua Badan Anggaran DPR Aziz Syamsuddin menyebut ada beberapa opsi agar dana saksi ini bisa cair.

Baca juga: Kemenkeu Pastikan Dana Saksi Pemilu Tak Dibiayai APBN 2019

Aziz mengatakan kurang tepat andai pemerintah mengeluarkan perppu agar UU Nomor 17/2017 tentang Pemilu bisa direvisi dan memuat ketentuan perihal dana saksi. UU Pemilu hanya mengatur pelatihan saksi oleh Bawaslu.

"Perppu tidak bisa berdiri awang-awang. Perppu kan turunan dari UU. Makanya kalau UU di dalam UU Pemilu kemarin nggak ada, harus dicarikan UU yang bisa nyantol, salah satu alternatif UU RAPBN," ujar Aziz di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/10). (nvl/dnu)