detikNews
Selasa 23 Oktober 2018, 08:55 WIB

Trans Bali Ditutup, DPRD: Bus Sarbagita Kosong, Mau Apa Lagi?

Aditya Mardiastuti - detikNews
Trans Bali Ditutup, DPRD: Bus Sarbagita Kosong, Mau Apa Lagi? Foto: Halte Trans Sabagita tidak diminati dan bau pesing (dita/detikcom)
Denpasar - Gubernur Bali I Wayan Koster berencana menyetop trayek bus Trans Sarbagita karena dinilai pemborosan APBD. Komisi III DPRD Bali yang membidangi transportasi juga satu suara soal rencana tersebut.

"Nggak, memang kita ini minim transportasi publik tapi (Sarbagita) kesannya dipaksakan karena jalur transportasinya nggak ada. Justru Sarbagita jadi sumber kemacetan, kalau di Jakarta dibuatkan jalur khusus lebih efektif. Itu memang tahun kemarin kita di Komisi III sudah ada rancangan APBD 2018 ini, ada beberapa trayek itu dihentikan tapi khusus untuk kampus sama Terminal Mengwi kita kaji," kata Ketua Komisi III DPRD Bali I Nengah Tamba di Bali, Selasa (23/10/2018).


Wakil Ketua DPD Demokrat itu menambahkan, daripada untuk memberikan subsidi pada transportasi publik yang sepi penumpang, maka sebaiknya anggaran itu diberikan untuk petani. Sebab, menurutnya selama lima tahun berjalan evaluasi bus Trans Sarbagita masih sepi peminat.

"Sekarang uang itu untuk apa, untuk rakyat? untuk petani untuk membantu menyubsidi hasil-hasil pertanian yang kalau panen buahnya nggak semua terbeli. Padinya dibeli murah. Sekarang apakah benar masyarakat ini butuh transportasi publik, buktinya bus Sarbagita kosong, mau apa lagi?" tuturnya.

"Itu hampir 6 tahun lho, apa nggak cukup waktu 5 tahun itu untuk jadi bahan evaluasi? Kalau masyarakat membutuhkan itu, maka masyarakat use itu, tapi kan kenapa tidak efektif artinya masyarakat belum butuh itu. Hanya beberapa trayek saja yang dibutuhkan," sambungnya.

Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPRD Ida Bagus Gede Udiyana. Udiyana menyebut selama ini trayek Batu Bulan-Nusa Dua lebih sepi dibandingkan dengan trayek Kota Denpasar-Garuda Wisnu Kencana (GWK).

"Karena pertimbangannya evaluasi beliau itu yang paling dianggap sekarang banyak peminat (Denpasar-GWK), satu itu dari kalangan kampus, selain masalah traffic jam, beliau mengevaluasi apakah akan meng-close. Komisi kami setuju, sangat setuju," terangnya.

Politikus Golkar itu menyadari transportasi publik seharusnya memang tidak mengejar keuntungan, tapi menurutnya anggaran untuk menyubsidi bus Sarbagita dinilai terlalu besar. Dia pun mendukung wacana Koster untuk membangun kereta api listrik sebagai pengganti bus Sarbagita.

"Subsidi kita kan cukup besar, kalau nggak salah hampir Rp 12 miliar per tahun itu kan perlu kita evaluasi kan. Kalau masalah regulasi itu tidak diprioritaskan profit ya, tapi kalau 'mubazir' kan sudah berjalan tahunan kenapa tidak. Tapi kan beliau memberikan solusi juga mass rapid transportasilah yang dianggap lebih feasible dan sebagainya tetapi kan ada beberapa catatan kemungkinan besar spot-spot atau tempat yang butuh transportasi publik," urainya.

Udiyana menyebut kondisi geografis Bali memang tidak dirancang sebagai kota besar. Sehingga dia berharap ada kajian mendalam untuk transportasi publik yang tepat bagi masyarakat Bali.

"Sebenarnya transportasi publik dibutuhkan, karena secara existing kita ketahui daya dukung kita terbatas, supply-demand kendaraan begitu tinggi, sehingga beberapa kita lihat traffic jam di beberapa lokasi. Sebenarnya ada di kondisi existing karena konsep kita bukan kota besar, jangankan buat busway membuat bus priority saja tidak memungkinkan kayak Jogja karena jalan kita sangat sempit," tuturnya.

"Untuk membuat transportasi publik 'seksi' murah, aman, nyaman dan tepat waktu. Sekarang menyangkut destinasi, industri, kantor kita dituntut profesionalisme sedangkan kita naik bus tidak tepat waktu kan ada resiko, makanya mereka menggunakan motor. Sekarang terminal, jalan-jalan jam pulang itu macet, mengular belum lagi target destinasi kita itu akan jadi masalah krusial ke depan. Jadi sebenarnya sistem transportasi ini perlu jadi perhatian tapi kita memberikan apresiasi apakah itu rencana bentuknya monorail, tapi lewat penajaman kajian, aspek ekonomi, dan sosial budaya," papar Udiyana.
(ams/asp)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com