Mahasiswa Aceh dan Papua Tuntut MoU RI-GAM Dilaksanakan Serius

Yogyakarta - Ratusan mahasiswa asal Aceh dan Papua yang tergabung dalam Solidaritas Aceh Papua (SAP) mengelar aksi menuntut kedua belah pihak melaksanakan semua poin Memorandum of Understanding (MoU) RI-GAM secara serius. Selain itu, mereka juga menuntut otonomi khusus Papua dikembalikan kepada pemerintah pusat di Jakarta.Aksi yang digelar hari ini, Senin (22/8/2005) diawali dari Bunderan kampus Universitas Gadjah Mada (UGM) di kawasan Bulaksumur Yogyakarta. Selanjutnya semua peserta aksi melakukan long march menuju perempatan Kantor Pos Besar di Jl. Senopati.Beberapa poster yang dibawa, antara lain bertuliskan, 'Tarik TNI dari Aceh dan Papua, Laksanakan MoU RI-GAM dengan Serius, Stop Kekerasan di Aceh dan Papua, Kembalikan Otonomi Khusus Papua ke Jakarta." Saat aksi berlangsung, ada salah satu peserta aksi yang mengenakan pakaian adat Papua lengkap membawa anak panah dan busur.Saat aksi melewati perempatan Tugu Yogyakarta, massa berhenti selama lebih kurang 45 menit melakukan orasi sambil membagikan selebaran kepada pengendara kendaraan yang lewat. Setelah orasi, mereka melanjutkan aksinya ke arah kantor Pos Besar Yogyakarta dan sempat singgah di depan gedung DPRD DIY di Jl Malioboro Yogyakarta. Ketika sampai di perempatan Kantor Pos Besar, massa kembali menggelar orasi. Edward salah satu anggota SAP dalam orasinya meminta agar masyarakat Aceh dan Papua lebih proaktif memantau pelaksanaan MoU RI-GAM yang barus saja ditandatangani. Selain itu, meminta semua pihak pihak untuk menghentikan semua aksi kekerasan yang masih terjadi di kedua wilayah tersebut."MoU bukan hanya cukup dibaca dan ditandatangani saja tapi harus dilaksanakan dengan baik agar Aceh kembali damai tanpa ada kekerasan lagi," katanya.Dalam orasinya, Edward juga menyatakan pelaksanaan otonomi khusus Papua ternyata tidak bisa dilaksanakan atau gagal. Oleh karena itu, otonomi khusus yang diberikan oleh pemerintah pusat di Jakarta lebih baik dikembalikan. "Otonomi khusus justru memunculkan konflik dan kekerasan serta demokratisasi dan kesejahteraan bagi rakyat Papua justru semakin menjauh," katanya. (asy/)