DetikNews
Senin 22 Oktober 2018, 21:05 WIB

Bupati Bekasi Siap Kooperatif, KPK Tunggu Pengajuan JC

Haris Fadhil - detikNews
Bupati Bekasi Siap Kooperatif, KPK Tunggu Pengajuan JC Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

KPK merespons positif pernyataan Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin yang mengaku akan kooperatif dalam kasus suap Meikarta.

"Saya kira bagus ya kalau ada tersangka ingin kooperatif," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (22/10/2018).

Dia menyebut seorang tersangka bisa mengajukan diri sebagai justice collabolator (JC). Namun Febri mengingatkan sejumlah syarat jika tersangka mengajukan JC.

"Apalagi kalau mengajukan sebagai justice collabolator misalnya. Tapi belum ada pengajuan itu. Kalau ada, kami akan lihat syarat-syaratnya, mulai mengakui perbuatan sampai membuka peran pihak lain," kata dia.





Sebelumnya, Neneng meminta maaf kepada warga Kabupaten Bekasi terkait kasus dugaan suap proyek Meikarta. Neneng mengaku akan kooperatif terhadap KPK. Namun Neneng tak menjawab saat ditanya soal penerimaan duit terkait proyek Meikarta.

"Saya, Neneng Hassanah Yasin, mengucapkan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Bekasi," kata Neneng setelah diperiksa di gedung KPK.

"Saya akan kooperatif dengan KPK," sambungnya.

Dalam perkara dugaan suap Meikarta, KPK menetapkan sembilan tersangka, yakni:

Diduga sebagai penerima:

1. Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin

2. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin

3. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Nahor

4. Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati

5. Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi

Diduga sebagai pemberi:

1. Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro

2. Konsultan Lippo Group Taryadi

3. Konsultan Lippo Group Fitra Djaja Purnama

4. Pegawai Lippo Group Henry Jasmen.

Para tersangka dari jajaran Pemkab Bekasi itu diduga menerima Rp 7 miliar sebagai bagian dari fee fase pertama yang bernilai total Rp 13 miliar. Duit itu diduga terkait perizinan proyek Meikarta.




(haf/fdn)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed