Amankan MoU RI-GAM, Seluruh Komisi DPR Harus Diberi Penjelasan

Jakarta - Dalam rangka mengamankan MoU RI-GAM, pemerintah seharusnya memberikan penjelasan kepada seluruh komisi yang ada di DPR, meski DPR tidak dalam posisi menerima atau menolak."Kita ingin seluruh MoU bisa dipahami semua anggota DPR. Sehingga diharapkan anggota DPR bisa ikut menjalankan isi MoU itu," kata Ketua DPR Agung Laksono.Hal ini disampaikan dia usai rapat konsultasi antara pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi di Gedung DPR/MPR, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta, Senin (22/8/2005)."Kami meminta pemerintah menjelaskan mengenai MoU RI-GAM melalui komisi yang ada di DPR dalam masa sidang sekarang," kata Agung.Selain membahas mengenai amnesti bagi eks anggota GAM, DPR juga berencana untuk meminta penjelasan dari pemerintah mengenai MoU RI-GAM kepada seluruh komisi di DPR.Mengenai pembahasan amnesti pada Rabu 23 Agustus nanti antara pemerintah dengan Komisi III DPR, Agung mengaku tidak ada masalah jika bukan presiden yang memberikan penjelasan. "Itu hanya persoalan teknis. Kita hanya ingin lebih efisien. Yang penting kita mendapat penjelasan," katanya.Menurut rencana, dalam pembahasan pada Rabu nanti, pemerintah akan diwakili oleh Menkum dan HAM Hamid Awaluddin, serta Mensesneg Yusril Ihza Mahendra.DPR juga berencana untuk membentuk tim pemantau MoU RI-GAM yang akan dibahas dalam rapat paripurna Selasa besok. Tim ini rencananya akan dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Soetardjo Soerjogoeritno. Anggotanya berasal dari perwakilan fraksi yang berjumlah maksimal 50 orang."Nantinya tim ini akan mengatur kapan akan mengevaluasi pelaksanaan MoU. Karena jangan sampai nanti ada masalah yang berlarut-larut yang tidak dapat diselesaikan," kata politisi Partai Golkar ini. (ahm/)