Dana Kelurahan Disorot, Moeldoko: Namanya Juga Tahun Politik

Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menilai wajar sorotan politik terkait rencana kebijakan dana kelurahan yang disebutkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Moeldoko menyebut di tahun politik, semua isu bisa menjadi konsumsi politik.

"Namanya juga tahun politik, semuanya menjadi konsumsi politik," kata Moeldoko usai mengikuti rapat koordinasi di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (22/10/2018).

Moeldoko menjelaskan, dana kelurahan merupakan dana yang digunakan untuk operasional pimpinan di kelurahan maupun di desa. Dana tersebut ditegaskan Moeldoko bukan untuk 'sogokan' jelang Pilpres 2019.

Baca juga: Seskab: Dana Kelurahan untuk Rakyat, Kok Tidak Boleh?

"Jadi para kepala daerah (mengatakan) 'Pak kami tuh mengelola dana desa tapi kami tidak punya dana untuk administrasi, kami bagaimana mengelola desa'. Dasarnya seperti itu, bukan untuk sogokan, nggak," ujarnya.

Moeldoko juga menyebut jika dana kelurahan dan operasional desa belum diputuskan oleh pemerintah. Program tersebut masih sebatas wacana dan terus direspons banyak pihak.

"Belum keputusan, ini sebuah wacana yang bergulir terus direspons," imbuhnya.

Baca juga: Fadli Zon Setuju Program Dana Kelurahan Jokowi, Tapi...

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengaku kebijakan ini diambil karena banyak mendapat keluhan terkait dana untuk tingkat kelurahan.

"Tahun depan akan ada dana kelurahan. Karena banyak yang tanya ke saya, 'Pak ada Dana Desa, untuk kelurahan bagaimana Pak?' Ya sudah, tahun depan akan ada Dana Kelurahan," kata Jokowi di Kuta Selatan, Badung, Jumat (19/10).


Saksikan juga video 'Fadli Kritisi Dana Kelurahan Jokowi, Nasdem: Kenapa Baru Sekarang':

[Gambas:Video 20detik]

(nvl/fdn)