DetikNews
Senin 22 Oktober 2018, 16:23 WIB

Kasus Videotron, Pelapor Serahkan Bukti Iklan Jokowi-Amin ke Bawaslu

Eva Safitri - detikNews
Kasus Videotron, Pelapor Serahkan Bukti Iklan Jokowi-Amin ke Bawaslu Sidang lanjutan kasus iklan videotron Jokowi-Amin kembali digelar di Bawaslu DKI, Senin (22/10/2018) (Foto: Eva Safitri/detikcom)
Jakarta - Sidang kasus iklan videotron yang melibatkan Joko Widodo-Ma'ruf Amin yang sempat empat kali ditunda akhirnya dilanjutkan. Pelapor Sahroni menyampaikan fakta berdasarkan temuannya.

Sidang digelar pada Senin (22/10/2018) di Aula Kantor Bawaslu DKI, Jalan Danau Agung 3, Tanjung Priok, Jakarta Utara, pukul 13.56 WIB. Terlapor diwakilkan oleh koordinator advokasi tim kampanye DKI Jakarta Gelora Tarigan dan Direktur Hukum dan Advokasi TKN Jokowi-Ma'ruf, Ade Irfan Pulungan.

Terlapor kembali tidak membawa surat kuasa. Meski begitu, Ketua Majelis Sidang, Puadi, tetap memberi toleransi untuk tetap melanjutkan sidang.


"Meski tim perwakilan terlapor masih membawa surat mandat belum surat kuasa, agenda penyampaian pelapor ini patut didengar oleh terlapor. Karena memang kita sudah tunda sidang empat kali, saya persilakan kepada pelapor agar menyampaikan laporannya," ujar Puadi, dalam persidangan.

Lalu Sahroni pun menyampaikan laporan berdasarkan hasil temuannya yang melihat adanya pelanggaran administrasi pemilu yang dilakukan oleh pasangan capres dan cawapres nomor urut 01, Jokowi-Amin. Ia melihat Jokowi-Amin berkampanye di iklan sukseskan Asian Para Games.

"Penayangan dari Asian Para Games kemudian yang kedua diikuti dengan sponsorship dan ketiga diikuti oleh paslon dalam hal ini nomor urut 01 dengan gambar paslon Jokowi-Ma'ruf sebagaimana yang kami lampirkan," ucapnya.


Sahroni mengatakan tayangan kampanye di videotron itu bertentangan dengan PKPU No 23 tahun 2018 ayat 1 tentang alat peraga kampanye dan ayat 3 tentang lokasi pemasangan alat peraga kampanye. Dalam kasus ini ia melaporkan terkait lokasi yang dilarang oleh KPU.

"Saya melaporkan khususnya terkait SK KPU DKI nomor 175 yang kami lampirkan," ucapnya.

Secara garis besar Sahroni meminta kepada Bawaslu DKI agar memeriksa perizinan terhadap penayangan videotron tersebut. Ia juga meminta pertanggungjawaban atas lembaga terkait.


"Kami memintakan pertanggungjawaban terhadap pihak terkait selaku pemilik/penerima order serta penyampaian penayangan gambar paslon sebagaimana kami sampaikan di atas yaitu kepada Dinas Pendapatan Daerah Pajak, Kemkoninfo, dan kepada pihak terkait serta kepada pihak paslon secara khusus terkait pemuatan foto gambar maupun tayangan dan gambar yang ada di videotron," tutur Sahroni.

"Dan juga untuk memberikan sanksi serta menjatuhkan putusan yang dinilai nantinya apakah telah melanggar ataukah ada indikasi terkait peraturan-peraturan yang tidak dipatuhinya," imbuhnya.

Sebelumnya Sahroni melaporkan Jokowi-Ma'ruf karena berkampanye dalam iklan sukseskan Asian Para Games di videotron. Dari 15 titik videotron yang dilihat itu, dijelaskan Sahroni termasuk dalam alat peraga yang dilarang oleh KPU.
(jbr/jbr)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed