Waka Banggar F-PKB: Dana Saksi Tak Bisa Dikabulkan Pemerintah

Jakarta - Komisi II DPR mengusulkan dana saksi partai untuk Pileg 2019 diambil dari APBN. Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR F-PKB Jazilul Fawaid mengatakan usulan tersebut sudah tidak bisa dikabulkan pemerintah.

"Di pembicaraan di tingkat Panja Belanja Pemerintah Pusat, itu dana belanja saksi, itu tidak bisa dikabulkan oleh pemerintah karena memang undang-undangnya tidak mengatur itu sehingga pemerintah tidak bisa mengabulkan usulan dari Komisi II dan pemerintah juga kesulitan, ini siapa yang bertanggung jawab mengelola dana saksi ini, andai pun itu ada," ujar Jazilul di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/10/2018).

Jazilul menyebut Banggar DPR dan pemerintah terus mendiskusikan perihal dana saksi partai dengan mengacu kepada undang-undang yang mengatur. Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 hanya mengatur soal pelatihan saksi oleh Bawaslu.

"Tetapi pemerintah sudah dari awal diskusinya dengan teman-teman Badan Anggaran itu pada soal undang-undang, mana pasal yang memberikan peluang di dalam undang-undang untuk diberikannya dana saksi? Itu tidak ada. Karena tidak ada, tentu pembahasan akhirnya selesai sampai di sini," ucap dia.

"Makanya kalau kita ingin dana saksi, ternyata harus memulai dengan revisi undang-undang agar dibunyikan di Undang-Undang Pemilu bahwa dana saksi, kalau yang ada kan dana pelatihan saja, dana saksi itu dibebankan kepada APBN," imbuh Jazilul.

Baca juga: Alasan Gerindra Dukung Dana Saksi Dibayar APBN: Bantu Partai Baru

Jazilul menegaskan bahwa presiden bisa mengeluarkan Perppu untuk dilakukannya revisi UU Pemilu sehingga mengatur soal dana saksi di dalamnya. Tetapi, kata dia, pengeluaran perppu itu sudah tidak memungkinkan.

"Kalau undang-undangnya diubah dengan mengeluarkan Perppu bisa karena itu amanah. Tapi dari siklus sudah tidak bisa memungkinkan. Dari pembahasan dalam siklus anggaran sudah tidak mungkin karena waktunya sudah lewat," ucapnya.

Perihal dana saksi ini, Jazilul menyebut fraksi-fraksi di DPR akan memberikan pandangan mini mereka di pekan ini. Meski demikian, dia menegaskan bahwa dana saksi sudah tidak bisa masuk postur anggaran RAPBN 2019.

"Pandangan mini fraksi dalam minggu ini. Jadi Panja Belanja Pemerintah Pusat raker (rapat kerja) postur anggaran sudah selesai dengan Ibu Menteri, diwakili juga Bappenas itu sudah selesai posturnya. Dan untuk dana saksi memang sudah selesai juga," ucap Jazilul.

"Sudah tidak bisa," tegas dia saat ditanya apakah artinya dana saksi sama sekali tak bisa dimasukkan ke postur RAPBN 2019.

(gbr/dhn)