Kisruh Sampah Bekasi, NasDem Minta Anies Libatkan DPRD

Jakarta - NasDem DKI Jakarta meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melibatkan DPRD terkait kemitraan dengan Pemkot Bekasi soal dana kewajiban dan hibah sampah. NasDem mengatakan keterlibatan DPRD akan lebih memudahkan komunikasi.

"Libatkan DPRD dalam tim negosiasi itu lebih baik supaya ada garansi bahwa ke depan tidak ada lagi permasalahan yang seperti ini. Sampai sekarang gubernur nggak mau diskusi sama kami, maunya sama TGUPP-nya terus gitu," kata Ketua Fraksi NasDem DKI Bestari Barus saat dihubungi, Senin (22/10/2018).
Bestari mengatakan masalah mengenai dana tersebut bisa diselesaikan dengan komunikasi yang baik. Komunikasi tersebut, menurut Bestari, harus melibatkan DPRD DKI Jakarta.

"Ini urusan ini tidak bisa diselesaikan dengan cara otot-ototan. Ini lobi politik yang dilakukan gubernur dan politisi, gitu saya kira itu," jelasnya.

Sebelumnya, konflik sampah merambat jadi hubungan antara Pemkot Bekasi dan Pemprov DKI. Wali kota Bekasi, Rahmat Effendi, mengaku tidak sulit bila hendak menutup TPA Bantargebang yang selama ini jadi pembuangan akhir sampah-sampah dari Jakarta.
"Kita lihat saja nanti, kan nggak susah nutup (Bantargebang). Yang susah itu buka, kan harus meyakinkan masyarakat," kata pria yang akrab disapa Pepen ini di Plaza Pemkot Bekasi.

Pepen menegaskan Pemprov DKI punya kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi ke Bekasi. Menurutnya, selama kewajiban itu belum dipenuhi, masalah belum selesai.

"Saya luruskan lagi, kalau Pak Anies bilang selesai, ya selesainya di mana? Pak Anies harus lihat di Bantargebang," ucapnya.


Simak Juga 'Anies Pertanyakan Dana Kemitraan Pemkot Bekasi':

[Gambas:Video 20detik]

(fdu/aan)