Saran Peneliti LIPI soal Wacana Debat Jokowi vs Prabowo di Kampus

Jakarta - Kubu capres Joko Widodo (Jokowi) maupun kubu capes Prabowo Subianto sedang membicarakan wacana soal debat di kampus. Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menyarankan agar debat itu digelar tanpa kampanye spesifik yang mengajak para mahasiswa untuk memilih si calon.

"Jadi bukan 'pilihlah saya'," kata peneliti senior pada Satuan Kerja Pusat Penelitian Politik, LIPI, Siti Zuhro, di Anomali Cafe, Jalan Teuku Cik Ditro, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (21/10/2018).

Dalam debat capres di kampus, para pasangan calon baik Jokowi-Ma'ruf Amin maupun Prabowo-Sandiaga Uno lebih baik memaparkan visi dan misinya saja. Dengan begitu, publik bisa menilai keunggulan dan kekurangan visi dan misi para calon secara jelas. Perkara para penyimak bakal memilih capres A atau B, itu terserah masing-masing penyimak.

"Jadi wajar menurut saya, milih syukur nggak milih nggak apa-apa. Jadi nggak ada memaksa-maksa memilih pasangan capres tertentu. Itu bahaya soalnya. Kalau itu tidak diperbolehkan dan Pak Jokowi tentu harus memberikan masukan-masukan yang akurat informasinya dari bawah, supaya kasus-kasus seperti UGM tidak terjadi lagi," kata Siti Zuhro.

Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga mengusulkan debat capres KPU digelar di kampus-kampus terpilih. Namun pihak Jokowi-Ma'ruf lebih menyerahkannya ke pihak KPU saja sebagai penyelenggara pemilu.

Ide ini awalnya muncul dari koordinator juru bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak. Ini dinilainya lebih ekonomis dan efisien ketimbang debat di hotel.

"Kami mengusulkan debat capres yang digelar oleh KPU RI digelar di kampus terpilih, diikuti oleh akademisi dan mahasiswa terpilih yang bebas berdialog dan 'menguliti' semua visi-misi kandidat dan live di TV-TV nasional, tidak perlu menghadirkan para pendukung di hotel misalnya," kata Dahnil.

Adapun Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Arsul Sani, mengetengahkan contoh di Amerika Serikat bahwa debat pilpres di negara itu memang digelar di kampus. Namun untuk Indonesia, KPU-lah yang berwenang menentukan lokasi debat.

"Itu kita kemballikan pada KPU bagaimana format KPU mengatur debat itu," kata Arsul. (dnu/rvk)