DetikNews
Sabtu 20 Oktober 2018, 23:30 WIB

Soal Pose 1 Jari Luhut, Ma'ruf Amin Singgung Gestur Bicara SBY

Eva Safitri - detikNews
Soal Pose 1 Jari Luhut, Maruf Amin Singgung Gestur Bicara SBY Cawapres Ma'ruf Amin saat menyinggung gestur bicara SBY (Foto: Eva Safitri/detikcom)
Jakarta - Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dilaporkan ke Bawaslu karena pose satu jarinya di acara IMF-World Bank. Cawapres nomor urut 01, Ma'ruf Amin menyinggung gestur bicara Ketum PD Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mengacungkan telunjuk.

"Pak SBY tuh sering ngomong begini-begini (nunjukin gestur nunjuk) apa itu kampanye juga? Belum tentu orang begini (nujukin jari) itu kan kampanye. Kalau orang tahiyat akhir, Asyhadu alla illaha illallah, orang kan pasti nunjuknya satu," kata Ma'ruf di kediamannya, Jalan Lorong, Koja, Jakarta Utara, Sabtu (20/10/2018).


Ia berpendapat, pose satu jari atau semacamnya harus dilihat konteksnya secara jelas. Mantan wantimpres era SBY ini menyebut SBY juga sering memeragakan pose satu jari sambil mengacungkan telunjuk.

Coba lihat Pak SBY kalau ngomong mesti begini-begini (nunjukin gestur telunjuk), kebiasaan," ujarnya.

Ketum PD Susilo Bambang Yudhoyono.Ketum PD Susilo Bambang Yudhoyono. (Foto: Grandyos Zafna)

Oleh sebab itu, kata Ma'ruf, belum tentu orang yang berpose satu jari atau semacamnya termasuk kampanye. "Belum tentulah," tuturnya.


Terlebih, Luhut dan Menkeu Sri Mulyani dilaporkan ke Bawaslu karena pose tersebut. Apa kata Ma'ruf?

"Itu kan bisa dilihat itu urusan negara, kok kampanye? Urusan IMF kan urusan negara bagaimana membangun pemerintahan," jelas Ma'ruf.

Sebelumnya, Luhut dilaporkan ke Bawaslu oleh Dahlan Pido selaku masyarakat karena pose satu jari saat penutupan IMF-WB. Selain Luhut, Sri Mulyani juga dilaporkan.

Dalam laporannya, Dahlan juga melampirkan pemberitaan media sebagai bukti. Ia menuding Luhut dan Sri Mulyani melakukan perbuatan yang melanggar Undang-undang.

"Undang-undang pemilu itu nomor 1 tahun 2017 itu ada pelanggarannya. Pasal 282 dan 283 sanksinya ada di pasal 547. Isinya Pejabat negara dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu, itu poinnya. Sanksinya pasal 547, 3 tahun penjara pidana dan denda 36 juta," ungkap Dahlan di kantor Bawaslu, Jl MH Thamrin, Jakata Pusat, Kamis (18/10).

Sri Mulyani, melalui Kementerian Keuangan, telah menepis pose tersebut sebagai bagian dari kampanye.

"Kami rasa tindakan yang dilakukan oleh Menteri Keuangan tidak memenuhi kriteria atau definisi dari kampanye pemilu menurut UU Pemilu," ujar Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Nufransa Wira Sakti kepada detikcom, Kamis (18/10).

Sementara itu, Luhut tidak mempermasalahkan pelaporan dirinya. Ia menegaskan tidak berkampanye saat itu.

"Ya nggak apa-apa, kan Indonesia nomer satu," kata Luhut saat dimintai tanggapan di Hotel Ritz Carlton, Kuningan, Jakarta Selatan, malam ini.
(dkp/dkp)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed