DetikNews
Sabtu 20 Oktober 2018, 23:05 WIB

Sindiran Walkot Bekasi ke Anies dan Upaya Penyelesaian Polemik Sampah

Herianto Batubara - detikNews
Sindiran Walkot Bekasi ke Anies dan Upaya Penyelesaian Polemik Sampah Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi Foto: Mochamad Solehudin
FOKUS BERITA: Kisruh Truk Sampah DKI
Jakarta - Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menilai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan jajarannya tidak kooperatif menyelesaikan persoalan sampah. Dia juga menyinggung dana hibah dari DKI yang tak kunjung cair. Akankah polemik ini segera berakhir?

Truk sampah milik Pemprov DKI sempat ditahan oleh Dishub Kota Bekasi saat menuju Bantargebang, Bekasi. Penyegatan tersebut karena Pemprov DKI dinilai tidak menunaikan kewajiban yang sudah diteken dengan Pemkot Bekasi terkait pengangkutan sampah.

Rahmat Effendi yang akrab disapa Pepen pun meminta DKI segera menyalurkan dana hibah atau kerja sama Bekasi dengan DKI disetop. Bagi Pepen, bantuan keuangan terkait pengelolaan sampah DKI ke Kota Bekasi bukan urusan nominal, tapi DKI dan Kota Bekasi punya perjanjian yang sama-sama harus dipenuhi.


Pepen menegaskan ada kewajiban DKI terkait pembuangan sampah ke Bekasi, salah satunya dana hibah. Dia menjelaskan, jika ada kewajiban yang tak dituntaskan DKI terkait masalah sampah, lebih baik kerja sama ini disetop.

Menanggapi itu, Anies memastikan Pemprov DKI Jakarta sudah memberikan dana hibah kepada Pemkot Bekasi. Total dana hibah yang diberikan Rp 194 miliar.

"Kami ingin terus menjaga hubungan baik itu, sehingga kewajiban kita alhamdulillah tertunaikan. Untuk 2018 sudah ditunaikan bulan per Mei, nilainya Rp 194 miliar, dan untuk 2019 kewajiban Rp 141 miliar," jelas Anies kepada wartawan di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (18/10).

Anies juga menyampaikan Pemprov DKI tetap menjaga hubungan baik dengan Pemkot Bekasi. Kerja sama pemanfaatan lahan di TPST Bantargebang akan tetap dilanjutkan.


"Terkait dengan kerja sama dengan pemerintah Bekasi tentang pemanfaatan lahan di Bantargebang, perlu kami sampaikan, kita akan terus berkoordinasi dan insyaallah Pemprov DKI akan terus menunaikan kesepakatan sehingga kita bisa meneruskan dan menjaga hubungan yang selama ini baik," ujar Anies.

Namun apa yang disampaikan Anies kembali dibantah Pepen. Pepen menyebut dana hibah yang sudah diterima Pemkot Bekasi merupakan dana hibah tahun 2017. Dia menilai Pemprov DKI lalai menjalankan kewajiban. Lebih jauh, Pepen menuding Anies dan jajarannya sulit diajak komunikasi. Dia mengaku sudah bersurat, namun tak ada respons.

"Sejak gubernurnya (DKI-red) baru, jangankan untuk bantuan awal pemerintahan, komunikasi saja seolah-olah berhubungan dengan tujuh lapis langit," katanya.

"Kita hanya ingin menyampaikan bahwa ada kewajiban-kewajiban DKI yang tersirat dalam PKS (perjanjian kerja sama) dan itu sudah berjalan seolah-olah dianggap tidak ada, melalui surat tidak ada respons, peringatan komunikasi dengan surat kembali juga tidak direspons," sambung Pepen menyesalkan.


Pepen berharap persoalan ini bisa segera diselesaikan. Dia mengingatkan seharusnya hubungan kerja sama DKI Jakarta dengan Bekasi bisa terjalin harmonis, saling menghormati.

"Pak Gubernur-nya tidak peduli dengan pemkot dan rakyat Bantargebang. Tidak soal. Hanya ada satu konsekwensi berarti DKI tidak butuh Pemkot dan tidak butuh lokasi TPA," ucapnya.

Pepen meminta Anies segera datang langsung berkomunikasi dengannya agar persoalan ini selesai.

"Kami meminta gubernur yang datang seperti gubernur Pak Sutiyoso pada tahun 2002 dengan gentle, berani hadir memohon supaya TPA dibuka, walau ini belum sempat ditutup. Siapa lagi yang akan menyelesaikan (selain Anies-red). Ini kan urusan pimpinan, bukan anak buah," ucapnya.
(hri/dkp)
FOKUS BERITA: Kisruh Truk Sampah DKI
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed