DetikNews
Sabtu 20 Oktober 2018, 16:02 WIB

Bawaslu Sudah Bahas Pose Satu Jari Luhut-Sri Mulyani dengan Gakkumdu

Zunita Putri - detikNews
Bawaslu Sudah Bahas Pose Satu Jari Luhut-Sri Mulyani dengan Gakkumdu Anggota Bawaslu M Afifuddin (Bahtiar Rifai/detikcom)
Jakarta - Bawaslu RI bersama Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) menggelar rapat pleno terkait kasus pose satu jari Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Rapat digelar pada Jumat kemarin.

"Kita kemarin (19/10) pukul 16.00 WIB sudah melakukan pembahasan pertama di Gakkumdu, tapi kami belum bisa sampaikan hasilnya," ujar anggota Bawaslu Afifuddin di Warung Daun, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (20/10/2018).


Ketika ditanya bagaimana kelanjutan dari pembahasan tersebut, Afif enggan menanggapinya. Dia menyebut pembahasan ini baru tahap pertama.

"Intinya, sudah kita bahas, kita tindak lanjuti untuk pembahasan pertama di Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu)," tutur dia.

"Dalam tahapan pertama itu, kasus masih dalam pembahasan. Jadi kami belum bisa memberikan informasi detailnya," tambahnya.


Sebelumnya, Sri Mulyani dilaporkan ke Bawaslu oleh Dahlan Pido selaku masyarakat karena pose satu jari saat penutupan IMF-WB. Selain Sri, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan juga dilaporkan.

Dalam laporannya, Dahlan melampirkan pemberitaan media sebagai bukti. Ia menuding Luhut dan Sri Mulyani melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang.

"Undang-Undang Pemilu Nomor 1 Tahun 2017 itu ada pelanggarannya. Pasal 282 dan 283 sanksinya ada di Pasal 547. Isinya, pejabat negara dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu, itu poinnya. Sanksinya Pasal 547, 3 tahun penjara pidana dan denda Rp 36 juta," ungkap Dahlan di kantor Bawaslu, Jl MH Thamrin, Jakata Pusat, Kamis (18/10).
(zap/hri)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed