Ma'ruf Amin: Zaman Jokowi Kasus HAM Dapat Perhatian

Jakarta - Cawapres Ma'ruf Amin bicara soal pandangan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) yang menyebut pemerintah tidak sepenuhnya menangani kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Ma'ruf menyebut perhatian Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap kasus-kasus HAM justru lebih besar dari pemerintah sebelumnya.

"Saya pikir di zaman Pak Jokowi kasus-kasus HAM justru memperoleh perhatian yang sebelumnya belum," kata Ma'ruf saat dimintai tanggapan, di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (20/10/2018).

Baca juga: KontraS: Isu HAM Kalah oleh Ambisi Jokowi Genjot Infrastruktur

Selain soal kasus HAM, Ma'ruf juga menyinggung tentang komitmen Jokowi terhadap pemberantasan korupsi. Menurut Ma'ruf, pemberantasan korupsi di Indonesia perlu diperbaiki.

"Apalagi kasus korupsi, banyak sekali sekarang. Yang terkena OTT, terkena apa. Banyak kasus justru pada zaman Pak Jokowi ini mungkin karena belum optimal ya, tentu saja ya. Masih banyak yang perlu dibenahi. Saya yakin periode Jokowi ke-2 akan lebih optimal," terang Ma'ruf.

Baca juga: Komnas HAM Beri Rapor Merah ke Jokowi soal Penyelesaian Kasus HAM

Sebelumnya, KontraS menilai pemerintahan Jokowi tak serius menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM. Itu karena pemerintah hanya memprioritaskan pembangunan infrastruktur.

"Isu HAM dikalahkan dengan ambisi pemerintah untuk menggenjot pembangunan infrastruktur," tutur Koordinator KontraS Yati Andriyani, di Kantor KontraS, Jl Kramat II, Senen, Jakarta Pusat, Jumat (19/10).

Perhatian pemerintah Jokowi terhadap kasus-kasus HAM juga mendapat kritik dari Komnas HAM. Bahkan, Komnas HAM memberikan rapor merah.

"Nilai merah untuk kasus yang HAM berat. Itu yang paling parah sama sekali tidak ada pergerakan, nggak ada kemajuan," kata Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik di Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (19/10).


Saksikan juga video '4 Tahun Berkuasa, Jokowi Dinilai Gagal Tangani Kasus HAM':

[Gambas:Video 20detik]

(zak/idh)