Sabtu 20 Oktober 2018, 10:15 WIB
Golkar Minta DKI dan Bekasi Lekas Cari Solusi soal Dana Sampah
Sampah di TPA Bantargebang (Rengga Sancaya/detikcom)
Jakarta -
Golkar berharap Pemerintah Provinsi DKI dan Pemerintah Kota Bekasi segera bertemu membahas permasalahan dana sampah. Pertemuan itu harus dilakukan secepatnya.
"Ya, saya rasa begitu (pertemuan secepatnya). Itu jalan, titik temu, untuk mencari solusi," Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Ashraf Ali saat dihubungi, Jumat (19/10/2018).
Ashraf menilai permasalahan itu muncul karena kurangnya komunikasi di antara kedua pemimpin daerah tersebut. Untuk itu, dia meminta Pemprov DKI dan Pemkot Bekasi menjalin komunikasi yang intensif.
"Ini kan sumbatannya di komunikasi. Berarti ada sesuatu yang perlu, ada yang perlu diintensifkan antara SPKD Bekasi dan DKI. Jangan kemudian ada penilaian individual, negara kan ada sistem," ujarnya.
Ashraf menyayangkan tindakan Pemkot Bekasi yang terlalu provokatif terkait masalah dana sampah ini. Seharusnya Bekasi bisa menahan diri terkait permasalahan ini.
Menurutnya, Pemprov DKI dan Pemkot Bekasi, meski berbeda otonomi, keduanya masih dalam satu koridor pemerintahan Indonesia. Dia menambahkan mungkin perlu ada keterlibatan pemerintah pusat untuk melakukan mediasi kedua daerah terkait soal dana sampah tersebut.
"Kalau ada hal-hal berkaitan dengan itu, minta mediasi saja pemerintah pusat. Bukan tentu ini soal person Pak Anies. Tapi mungkin ada mekanisme yang harus dilalui, karena situasinya sekarang kan begini. Kalau hibah itu kan juga mesti ada mekanisme yang harus ditempuh," tambahnya.
Sebelumnya diberitakan, Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adhianto membandingkan era Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan era Anies Baswedan. Tri menyebut koordinasi era Ahok lebih baik soal dana kemitraan dan dana kompensasi bau terkait sampah.
"Kenapa, yang selama ini bisa terjalin dengan baik, sekarang kok Gubernur menjauh. Dulu (pembangunan) tol, zaman Pak Ahok juga suka bantu," ujar Tri saat dihubungi, Jumat (19/10).
Perbandingan ini disampaikan Tri guna menanggapi dana hibah kemitraan yang belum cair. Pemkot Bekasi mengajukan dana hibah Rp 2 triliun ke DKI Jakarta.
Kepala Biro Tata Pemerintahan DKI Jakarta Premi Lestari sebelumnya mengatakan Pemkot Bekasi mengajukan dana hibah sebesar Rp 2,09 triliun ke Pemprov DKI Jakarta. Proposal diajukan pada Senin (15/10).
Premi menjelaskan dana yang diajukan Pemkot tersebut belum bisa diputuskan. Sebab, harus ada pembahasan lebih dulu dalam rapat Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
Saksikan juga video 'Bekasi Cegat Truk Sampah DKI, Anies: Kewajiban Sudah Ditunaikan':
(ibh/jbr)
"Ya, saya rasa begitu (pertemuan secepatnya). Itu jalan, titik temu, untuk mencari solusi," Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Ashraf Ali saat dihubungi, Jumat (19/10/2018).
Ashraf menilai permasalahan itu muncul karena kurangnya komunikasi di antara kedua pemimpin daerah tersebut. Untuk itu, dia meminta Pemprov DKI dan Pemkot Bekasi menjalin komunikasi yang intensif.
Ashraf menyayangkan tindakan Pemkot Bekasi yang terlalu provokatif terkait masalah dana sampah ini. Seharusnya Bekasi bisa menahan diri terkait permasalahan ini.
Menurutnya, Pemprov DKI dan Pemkot Bekasi, meski berbeda otonomi, keduanya masih dalam satu koridor pemerintahan Indonesia. Dia menambahkan mungkin perlu ada keterlibatan pemerintah pusat untuk melakukan mediasi kedua daerah terkait soal dana sampah tersebut.
"Kalau ada hal-hal berkaitan dengan itu, minta mediasi saja pemerintah pusat. Bukan tentu ini soal person Pak Anies. Tapi mungkin ada mekanisme yang harus dilalui, karena situasinya sekarang kan begini. Kalau hibah itu kan juga mesti ada mekanisme yang harus ditempuh," tambahnya.
Sebelumnya diberitakan, Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adhianto membandingkan era Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan era Anies Baswedan. Tri menyebut koordinasi era Ahok lebih baik soal dana kemitraan dan dana kompensasi bau terkait sampah.
"Kenapa, yang selama ini bisa terjalin dengan baik, sekarang kok Gubernur menjauh. Dulu (pembangunan) tol, zaman Pak Ahok juga suka bantu," ujar Tri saat dihubungi, Jumat (19/10).
Perbandingan ini disampaikan Tri guna menanggapi dana hibah kemitraan yang belum cair. Pemkot Bekasi mengajukan dana hibah Rp 2 triliun ke DKI Jakarta.
Kepala Biro Tata Pemerintahan DKI Jakarta Premi Lestari sebelumnya mengatakan Pemkot Bekasi mengajukan dana hibah sebesar Rp 2,09 triliun ke Pemprov DKI Jakarta. Proposal diajukan pada Senin (15/10).
Premi menjelaskan dana yang diajukan Pemkot tersebut belum bisa diputuskan. Sebab, harus ada pembahasan lebih dulu dalam rapat Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
Saksikan juga video 'Bekasi Cegat Truk Sampah DKI, Anies: Kewajiban Sudah Ditunaikan':
(ibh/jbr)
