DetikNews
Sabtu 20 Oktober 2018, 10:05 WIB

4 Tahun Jokowi-JK dan Realisasi Nawacita

Bagus Prihantoro Nugroho - detikNews
4 Tahun Jokowi-JK dan Realisasi Nawacita Jokowi dan JK saat memimpin rapat kabinet. (Agung Pambudhy/detikcom)
FOKUS BERITA: 4 Tahun Jokowi-JK
Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) sudah memimpin Republik Indonesia selama 4 tahun. Tentu sudah banyak kebijakan yang dilakukan, tapi apakah program prioritas mereka yang bertajuk Nawacita sudah tuntas?

Nawacita adalah sembilan program prioritas Jokowi-JK yang disampaikan pada saat mengikuti Pilpres 2014. Pada dokumen visi, misi, dan program kerja Jokowi-JK, Nawacita dijabarkan panjang hingga 5,5 halaman. Setiap poin dari Nawacita kalimat pertama ditulis dengan huruf tebal.



Kesembilan program prioritas itu terdiri atas berbagai bidang. Selain pembangunan infrastruktur, ada pembangunan sumber daya manusia.

Jokowi kembali menyinggung soal pembangunan infrastruktur besar-besaran yang telah dilakukan. Dia menyatakan setelah ini akan memprioritaskan program tentang pemberdayaan ekonomi.

"Setelah kita garap infrastruktur yang besar-besar, kita mulai geser pada pemberdayaan ekonomi daerah, ekonomi desa, dengan inovasi dan teknologi yang tepat guna. Arahkan ke sana. Kalau ada infrastruktur yang belum rampung, kerjakan. Hidupkan yang namanya ekonomi baru di desa, di kecamatan, sehingga seluruh (barang) bisa dipasarkan," kata Jokowi saat menghadiri Temu Karya Nasional Gelar Teknologi Tepat Guna XX dan Pekan Inovasi Perkembangan Desa/Kelurahan Tahun 2018. Kegiatan ini digelar di kawasan Garuda Wisnu Kencana Cultural Park, Ungasan, Kuta Selatan, Badung, Jumat (19/10/2018).



Jokowi dan JK dilantik pada 20 Oktober 2014. Hari ini, Sabtu (20/10/2018), keduanya tepat memimpin selama 4 tahun. Ada sederet target normatif yang tertulis dalam Nawacita Jokowi-JK, detikcom merangkum beberapa target tersebut berikut bentuk realisasinya.

Begini beberapa bentuk realisasi Nawacita Jokowi-JK menurut catatan detikcom:

1. Kami akan menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang tepecaya dan pembangun pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.

Realisasi:

Salah satu target normatif dari Nawacita poin satu ini adalah perlindungan terhadap buruh migran RI di luar negeri. Di tahun keempat Jokowi-JK, ada seorang WNI yang dieksekusi mati, tapi ada pula yang berhasil bebas dari hukuman mati.

Pada 18 Maret 2018, TKI asal Bangkalan, Madura, Muhammad Zaini Misrin Arsyad, dieksekusi mati d Arab Saudi. Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan sudah berupaya maksimal untuk membebaskan Zaini Misrin.

Zaini dituduh membunuh majikannya pada 2004 dan Mahkamah Aamah Mekah memutus vonis mati pada 17 November 2008. Upaya banding yang dilakukan pengacara KBRI tidak mengubah vonis mahkamah sebelumnya. Zaini tetap divonis hukuman mati. Vonis mati terhadap Zaini dinyatakan inkrah pada 2016 hingga dieksekusi pada 2018.

Pada Juli 2018, KBRI Riyadh berhasil membebaskan pasangan suami-istri dari hukuman mati. Suami-istri asal Indramayu, Tohirin bin Mustopah Kudus dan Nurnengsih binti Karsidi Tasdik, yang bekerja di Arab Saudi dituduh melakukan sihir kepada majikannya pada Desember 2015. Melalui empat kali proses banding yang didampingi oleh KBRI Riyadh, pasangan ini akhirnya menghirup udara bebas pada 2016.

Dubes RI untuk Arab Saudi Agus Maftuh Abegebriel (kanan) bersama buruh migran yang selamat dari hukuman mati, Jama'ah (tengah). Dubes RI untuk Arab Saudi Agus Maftuh Abegebriel (kanan) bersama buruh migran yang selamat dari hukuman mati, Jama'ah (tengah). (Foto: dok. KBRI Riyadh)

Awal Oktober 2018, KBRI Riyadh juga membebaskan WNI dari hukuman mati. Jama'ah binti Sarikan Diman asal Kalimantan Barat mulanya divonis mati setelah dituduh melakukan sihir kepada majikannya dan ditangkap pada Februari 2010.

Mulanya dia dituntut ganti rugi oleh majikannya sebesar 1.080.000 riyal atau setara dengan Rp 3,8 miliar karena anaknya jadi lumpuh. Namun si majikan mengubah tuntutannya menjadi qisas atau berarti hukuman mati. Jama'ah bebas setelah sidang ke-18 pada 12 September 2018.

Sementara itu, menurut catatan Migrant Care, ada 178 WNI yang terancam hukuman mati di luar negeri per Maret 2018. Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo menyebut ada 117 WNI tercatat terancam hukuman mati di Malaysia.

Selain soal perlindungan kepada buruh migran, pada poin ini ada target normatif mengenai batas negara. Selama 4 tahun menjabat, pemerintahan Jokowi sedikitnya telah membuat 7 pos lintas batas negara (PLBN) jadi megah. Ketujuh pos itu adalah PLBN Entikong, Badau, dan Aruk di Kalimantan Barat, kemudian PLBN Motaain, Motamasin, dan Wini di NTT, serta PLBN Skouw di Papua.

PLBN Skouw di Jayapura. PLBN Skouw di Jayapura. (Foto: Fadhly F Rachman)

Ada pula janji tentang turut menjaga perdamaian dunia. Untuk mencapai target tersebut, Indonesia berjuang agar dipilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Perjuangan itu terjawab pada Juni 2018 dalam Sidang Umum PBB. Kini Indonesia bisa lebih aktif berperan dalam menjaga perdamaian dunia.

Sepanjang sejarah, Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB sebanyak empat kali, yakni pada 1974-1975, 1995-1996, 2007-2008, dan kini untuk periode 2018-2019.

Janji berikutnya, masih dalam poin satu ini, adalah soal kesejahteraan prajurit TNI. Menurut data Kantor Staf Presiden (KSP), pemerintah telah membangun rumah untuk prajurit TNI. Sampai 2018, sebanyak 214.441 rumah prajurit dibangun. Sedangkan pada 2015 ada 209.885 rumah. Selain itu, melalui PP 31/2018, tunjangan prajurit veteran juga dinaikkan sebesar 25 persen.

2. Kami akan membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.

Realisasi:

Salah satu target normatif dalam poin kedua adalah mengembalikan kepercayaan publik kepada institusi demokrasi. Tahun lalu, pemerintahan Indonesia menduduki peringkat pertama dalam Trust and Confidence in National Government berdasarkan data Gallup yang dirilis Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) dalam publikasinya yang berjudul Government at a Glance 2017. RI bahkan mengalahkan sejumlah negara, seperti Amerika Serikat, Inggris, Jerman, hingga Prancis.

3. Kami akan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

Realisasi:

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengamanatkan tentang pemberian Dana Desa. Dikutip dari situs Kementerian Keuangan, pada 2018 anggaran Dana Desa mencapai Rp 60 triliun untuk 74.958 desa di seluruh Indonesia.

Berdasarkan data Kemenkeu, sejauh ini Dana Desa telah membuahkan 199.100 kilomtere jalan desa, 1.599 km jembatan, 325.599 unit sambungan air bersih, 4.656 unit embung desa, 48.271 unit posyandu, 19.794 unit pasar desa, 43.723 unit PAUD desa, 342.137 unit sumur dan MCK, serta 299.345 unit drainase dan irigasi untuk periode 2015-2017. Kemenkeu mencatat Dana Desa juga telah mengurangi ketimpangan di desa dari 0,34 pada 2014 menjadi 0,32 pada 2017.

Jokowi saat meninjau pelaksanaan Program Padat Karya Tunai di Sorong, Papua Barat. Jokowi saat meninjau pelaksanaan Program Padat Karya Tunai di Sorong, Papua Barat. (Laily Rachev/Biro Pers Setpres)


Sejak awal 2018 juga ada Program Padat Karya Tunai untuk pedesaan. Sebagai permulaan, target program ini adalah 1.000 desa dari 100 kabupaten yang memiliki ketimpangan sosial tinggi. Anggaran program ini diambil dari Dana Desa. Untuk 2018, anggaran Padat Karya Tunai mencapai Rp 18 triliun untuk seluruh desa di Indonesia.

4. Kami akan menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan tepercaya.

Realisasi:

Sederet kepala daerah ditangkap KPK terkait kasus korupsi. KPK tercatat melakukan OTT sebanyak 19 kali selama 2018. Ada 15 kepala daerah yang terjerat. Selain itu, ada 2 anggota DPR, 1 hakim, dan 1 kepala lapas.

Eks Menteri Sosial Idrus Marham jadi menteri pertama di kabinet Jokowi yang jadi tersangka KPK. Namun Idrus sudah lebih dahulu mundur dari kabinet saat statusnya masih saksi terkait suap PLTU Riau-1.

Meski sederet kepala daerah seakan tanpa pandang bulu ditangkap KPK, ada isu lain yang kemudian menjadi sorotan, yakni soal lembaga pemasyarakatan. Hanya berselang beberapa bulan di tahun 2018, kondisi Lapas Sukamiskin yang dihuni para napi kasus korupsi bikin geleng-geleng kepala. Kementerian Hukum dan HAM turut jadi sorotan.

Sel Setya Novanto di Lapas Sukamiskin. Sel Setya Novanto di Lapas Sukamiskin (Foto: dok. Istimewa)

Pada Juli 2018, napi korupsi Fahmi Darmawansyah memberikan suap kepada Kalapas Sukamiskin terdahulu, Wahid Husen. Suap tersebut diduga terkait permintaan penambahan fasilitas di sel.

Setelah itu, presenter Najwa Shihab melakukan 'sidak' ke sejumlah sel di Sukamiskin, salah satunya yang dihuni eks Ketua DPR Setya Novanto. Pada saat itu, sel Novanto tampak sederhana. Namun, pada September 2018 terungkap sel yang dihuni Novanto jauh lebih mewah.

Selain soal isu korupsi, ada target soal kepastian hukum kepemilikan tanah. Sejauh ini pemerintah gencar menyelesaikan sertifikasi tanah milik warga yang kemudian langsung dibagikan.

Adapun isu tentang hak asasi manusia (HAM) baru saja disoroti oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras). Menurut Kontras, pemerintahan Jokowi-JK mendapat rapor merah terkait penyelesaian kasus HAM.

5. Kami akan meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

Realisasi:

Salah satu janji Jokowi-JK dalam poin Nawacita ini adalah program kepemilikan tanah untuk warga dengan total 9 juta hektare dalam 5 tahun. Hingga tahun keempat mereka menjabat, sudah ada 7 juta hektare yang disertifikasi.

Selain itu, ada janji untuk membagikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam Program Indonesia Pintar (PIP). Dikutip dari situs Kemendikbud, per Oktober 2018 sudah ada 11.856.201 dari alokasi 17.927.308 KIP yang dibagikan (66,13 persen). Kemudian sebanyak 10.663.653 KIP sudah dicairkan.

Jokowi saat membagikan KIP. (Kris/Biro Pers Setpres)


Sebelumnya, pada 2017, dari alokasi 17.927.308 KIP, bahkan disalurkan hingga 18.248.287. Namun yang dicairkan hanya 15.846.824 KIP.

Sementara itu, menurut survei yang dilakukan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) pada Desember 2017 hingga Maret 2018, banyak KIP yang salah sasaran. Survei itu dilakukan di empat wilayah, yakni Kota Medan, Kota Yogyakarta, Kabupaten Blitar, dan Kabupaten Kupang dengan 700 responden. Metode survei itu adalah simple random sampling terhadap warga miskin.

Temuan survei itu, sebanyak 57,1 persen responden terdaftar dalam Program Indonesia Pintar tapi 19,3 persen mengaku belum memegang KIP secara langsung. Sementara itu, sebanyak 42,9 persen responden yang masuk kategori warga miskin mengaku tak terdaftar dalam PIP.

6. Kami akan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.

Realisasi:

Jokowi-JK menargetkan pembangunan jalan baru sepanjang 2.000 km dalam poin enam Nawacita ini. Namun target itu sudah terpenuhi sejak 2017, yakni telah dibangun 2.623 km jalan baru. Pembangunan itu dilakukan secara bertahap sejak 2015. Berdasarkan data dari Kementerian PUPR, sekitar 2.000 km di antaranya merupakan jalan perbatasan yang dibangun di titik-titik terluar, terpencil, dan terdepan Indonesia.

Selain itu, Jokowi-JK menargetkan pembangunan 10 pelabuhan baru. Namun faktanya, ada 27 pelabuhan baru telah dibangun sejak 2015 menurut data Kementerian BUMN.

7. Kami akan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

Realisasi:

Jokowi-JK menargetkan pembukaan 1 juta hektare lahan sawah baru di luar Pulau Jawa. Pada 2017, sudah disiapkan 3,2 juta hektare lahan sub-optimal di luar Pulau Jawa untuk menjadi sawah. Lahan sub-optimal yang dimaksud adalah rawa, pasang-surut, lahan kering, dan tegalan.

Selain pembukaan lahan baru untuk sawah, Jokowi-JK menjanjikan irigasi untuk 3 juta hektare sawah. Salah satu sumber irigasi adalah pembangunan waduk. Selama 4 tahun ini, pemerintah sudah membangun 49 bendungan baru yang tersebar di seluruh Indonesia.

8. Kami akan melakukan revolusi karakter bangsa, melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan.

Realisasi:

Jokowi meningkatkan posisi UKP Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila lewat Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018. BPIP tak hanya bertugas di ranah pendidikan formal, tetapi juga terkait kebijakan pemerintah. Namun soal BPIP sempat menjadi heboh terkait besaran upah para pejabatnya.

Selain itu, Jokowi-JK menjanjikan tentang evaluasi penyeragaman Ujian Nasional. Namun dalam UN tahun 2018 terjadi kehebohan gara-gara penerapan soal Higher Order Thinking Skills (HOTS). Banyak siswa mengeluhkan tingkat kesulitan soal-soal HOTS.

9. Kami akan memperteguh kebinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebinekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga.

Realisasi:

Salah satu janji yang tertuang dalam Nawacita poin sembilan ini adalah menghidupkan forum dialog/musyawarah di masyarakat. Di poin itu memang tak tertuang soal pembentukan suatu badan khusus, namun pemerintah Jokowi-JK saat ini masih merampungkan pembentukan Dewan Kerukunan Nasional (DKN).

Wacana mengenai pembentukan DKN juga menuai penolakan lantaran dikhawatirkan lembaga itu bertujuan untuk menyelesaikan kasus HAM masa lalu lewat jalur nonperadilan. Hingga Juni 2018, pembahasan pembentukan DKN hanya sebatas penentuan tugas yang antara lain adalah menghidupkan mekanisme mediasi yang sifatnya pendekatan budaya, tradisi, kerukunan hidup berbangsa.


Saksikan juga video '4 Tahun Berkuasa, Jokowi Dinilai Gagal Tangani Kasus HAM':

[Gambas:Video 20detik]


(bag/fjp)
FOKUS BERITA: 4 Tahun Jokowi-JK
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed