DetikNews
Sabtu 20 Oktober 2018, 08:36 WIB

NasDem ke Anies: APBD DKI Gede Banget, Masa Urusan Sampah Aja Susah?

Jabbar Ramdhani - detikNews
NasDem ke Anies: APBD DKI Gede Banget, Masa Urusan Sampah Aja Susah? Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus (Foto: dok. detikcom)
FOKUS BERITA: Kisruh Truk Sampah DKI
Jakarta - Wakil Wali Kota Bekasi menyebut koordinasi soal dana kemitraan dan dana kompensasi bau terkait sampah lebih baik di era Basuki T Purnama (Ahok) dibanding Anies Baswedan. NasDem DKI berharap Anies bisa memberikan perhatian yang lebih dari yang Ahok berikan.

"Bila perlu dilebihkan (perhatian yang dulu diberi zaman Ahok). Nggak ada masalah itu," kata Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta, Bestari Barus, saat dihubungi, Jumat (19/10/2018).

Bestari melihat persoalan sampah ialah hal krusial yang mesti diselesaikan. Dia juga mengingatkan Anies untuk memperhatikan kesepakatan yang telah dibuat antara Pemprov DKI dan Pemkot Bekasi.


"Otonomi ini kan beda ya, apa yang sudah baik harus dilakukan. Jangan kemudian kalau kita sudah punya kesepakatan tapi tidak diperhatikan. Banyak hal yang harus diperbaiki juga soal pembuangan TPS Bantargebang itu," tuturnya.

Bestari kemudian menyorot soal masyarakat Bekasi yang kerap terpapar bau tak sedap dari sampah yang dibuang dari DKI. Dia menegaskan kompensasi untuk warga Bekasi mesti diperhatikan.

Menurutnya, APBD DKI yang besar semestinya tidak membuat persoalan sampah ini panjang. Bestari mengatakan perlu diperbanyak truk tertutup yang membuat sampah dan air lindi yang beraroma tak sedap itu mengganggu warga Bekasi.


"Saya kira bukan cuma tindak lanjut, tapi meningkatkan atensinya. Itu orang yang dilewati dan terganggu, itu harus diberi perhatian. Wong APBD gede banget, masa urusan sampah aja kok jadi susah ini gubernur, gimana sih?" ujar dia.

Soal atensi lebih yang bisa diberikan Pemprov DKI terhadap masyarakat di Bekasi, Bestari mengatakan bisa saja uang kompensasi bau itu dibayar dua kali lipat. Menurutnya, hal ini untuk menghargai warga Bekasi.

"Bukan meroyal-royalkan anggaran, tapi sesuai saja. Sepantasnya, sepatutnya, bilamana perlu melibatkan pihak lain supaya tidak dilanggar perjanjian yang dibuat. Kalaupun dibuat dua kali lipat (dana hibah), kalau ada payung hukum dan sanggup juga nggak masalah. Siapa sih yang mau, bersedia rumahnya setiap hari harus terima bau luar biasa. Itu juga perlu diapresiasi," tuturnya.


Sebelumnya diberitakan, Wawalkot Bekasi, Tri Adhianto, menyebut koordinasi soal dana kemitraan dan dana kompensasi bau terkait sampah di era Ahok lebih baik dibanding era Anies Baswedan. Perbandingan ini disampaikan Tri guna menanggapi dana hibah kemitraan yang belum cair. Pemkot Bekasi mengajukan dana hibah Rp 2 triliun ke DKI Jakarta.

"Kenapa yang selama ini bisa terjalin dengan baik sekarang kok gubernur menjauh. Dulu (pembangunan) tol zaman Pak Ahok juga suka bantu," ujar Tri saat dihubungi, Jumat (19/10).


Dana hibah masuk perjanjian antara DKI dan Kota Bekasi. Ada 41 item perjanjian terkait pemanfaatan lahan di Bantargebang untuk pembuangan sampah dari Jakarta. Proposal dana hibah yang diajukan Pemkot Bekasi sudah diproses. Namun DKI baru membayar dana kompensasi bau kepada warga sekitar Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang.

"Yang hilang itu dana kemitraan (Rp 2 triliun) dan yang Rp 196 (miliar) itu dana kompensasi (yang sudah dibayar). Kita minta perhatian lebih," ucap Tri.



Saksikan juga video 'Anies Telah Hibahkan Rp 194 M ke Bekasi Terkait Sampah':

[Gambas:Video 20detik]


(jbr/ibh)
FOKUS BERITA: Kisruh Truk Sampah DKI
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed