DetikNews
Sabtu 20 Oktober 2018, 07:08 WIB

4 Tahun Jokowi-JK yang Tak Sepi dari Gaduh

Erwin Dariyanto - detikNews
4 Tahun Jokowi-JK yang Tak Sepi dari Gaduh Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Foto: Rina Atriana/detikcom)
Jakarta -
Usia pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla hari ini genap berusia 4 tahun. Peneliti senior pada Satuan Kerja Pusat Penelitian Politik, LIPI R. Siti Zuhro melihat pemerintahan ini masih memiliki masalah seputar koordinasi, bimbingan dan pengawasan (korbinwas).
Lemahnya koordinasi itu menyebabkan kegaduhan di internal Kabinet Kerja yang bahkan muncul hingga ke publik. Belum lama ini misalnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Djonan meralat pengumuman kenaikan harga Premium yang baru satu jam dia umumkan.
Kenaikan dibatalkan lantaran PT Pertamina belum siap. Sebelumnya juga terjadi kisruh antara Menteri Perdagangan dengan Menteri Pertanian dan Direktur Utama Bulog soal impor beras.

Siti Zuhro pun heran dengan Kabinet Kerja di bawah Jokowi-JK ini. "Kebijakan-kebijakan yang harus dijelaskan (ke publik) harusnya solid di rapat kabinet," kata dia saat berbincang dengan detikcom, Jumat (19/10/2018) malam.
Menteri-menteri, lanjut Siti, merupakan pembantu Presiden. Sudah semestinya kebijakan yang diambil diputuskan dalam rapat kabinet dengan lembaga atau kementerian terkait. "La ini kok tidak juga, mengapa terjadi silang sengkarut," kata dia.
Kegaduhan di Kabinet Kerja Jokowi-JK tak hanya terjadi tahun ini. Sebelumnya Siti mencatat, ada calon menteri yang batal dilantik, ada menteri yang dianulir pelantikannya, juga ada gaduh antara Rizal Ramli yang kala itu menjadi Menteri Koordinator Kemaritiman dengan Menteri BUMN Rini Sumarno dan Menteri ESDM Sudirman Said, serta Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Pakar komunikasi politik Universitas Gadjah Mada, Nyarwi Ahmad menilai, lemahnya koordinasi antar menteri Kabinet Kerja dalam merumuskan dan mengkomunikasikan kebijakan bisa menggerus elektabilitas Jokowi sebagai calon presiden petahana. Apalagi jika kebijakan menjadi unggulan pemerintahan Jokowi-JK dan menyangkut pemenuhan dasar kebutuhan rakyat.
"Seperti ketersediaan bahan pagan, contohnya beras maupun hal-hal berpengaruh langsung ke kemampuan daya beli masyarakat seperti masalah harga bahan bakar premium dan sejenisnya," kata Nyarwi.
Nyarwi yang juga Direktur Presidential Studies-DECODE UGM bahkan menyebut kegagalan dalam koordinasi Kabinet Kerja akan menyebabkan elektabilitas Jokowi berhenti di angka 60 persenan.
Presiden Jokowi bukan tak pernah mengingatkan para menteri dan pimpinan lembaga negara untuk agar tidak membuat kegaduhan. Menjelang Pilkada Serentak 2018 lalu, Jokowi meminta pembantunya tak membuat pernyataan yang menimbulkan kontroversi.
"Sekali lagi, jangan melakukan hal-hal yang menimbulkan kegaduhan, menimbulkan kontroversi. Kita bekerja saja. Sudah. Bekerja saja. Dan kalau ragu-ragu agar diangkat di Ratas (rapat terbatas)," kata Jokowi.
Saksikan juga video '4 Tahun Berkuasa, Jokowi Dinilai Gagal Tangani Kasus HAM':

[Gambas:Video 20detik]




(jat/jat)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed