"Revisi ini perlu segera dilakukan agar dampak dari kejadian yang lalu (gempa dan tsunami) tidak terulang kembali. Bukan cuma Sulawesi Tengah, tapi juga wilayah lain di Indonesia yang masuk kategori rawan bencana alam," kata Kepala BMKG Dwikorita Karnawati lewat keterangan tertulisnya, Jumat (19/10/2018).
Dwikorita datang ke Palu dan menyambangi sejumlah titik kerusakan akibat gempa dan tsunami, antara lain Pantai Talise, Perumnas Balaroa, Palu Grand Mall, dan Grand Mercure Hotel. Dia mengatakan penataan ruang punya peran besar dalam upaya mitigasi bencana.
 Penampakan kerusakan di daerah Petobo akibat likuifaksi (Ray Jordan/detikcom) |
Rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) mengatur pengendalian dan pemanfaatan sebuah kawasan apakah layak dijadikan tempat permukiman atau tidak. Dwikorita mengatakan perencanaan tata ruang perlu mempertimbangkan peta bencana, khususnya kondisi kerentanan tanah terhadap gempa, likuifaksi, dan longsoran serta banjir bandang di wilayah tersebut.
"BMKG juga merekomendasikan pembangunan fasilitas perlindungan tsunami di kawasan pantai Sulteng. Fasilitas tersebut untuk memberi rasa aman dan nyaman kepada masyarakat serta mengurangi risiko dari bencana tsunami itu," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Stasiun Geofisika Palu, Cahyo, mengatakan Sulteng, khususnya Palu dan Donggala, merupakan kawasan rawan gempa dan tsunami. Dia mengatakan, sebelum peristiwa gempa-tsunami pada akhir September lalu, gempa disertai tsunami sudah lima kali terjadi di Sulteng.
Gempa dan tsunami tersebut masing-masing terjadi pada 1921, 1927, 1938, 1968, dan 1966. Semua gempa berkekuatan di atas Magnitudo 6, sementara tinggi tsunami berkisar 1-15 meter. Tsunami Donggala yang lalu dipicu oleh longsoran dasar laut akibat gempa bumi Donggala dengan jenis mekanisme gempa bumi mendatar mengiri (sinistral).
"Berdasarkan bukti-bukti di lapangan, diketahui bahwa patahan gempa berasal dari daratan menyilang hingga ke lautan mulai dari Labean hingga ke ujung Teluk Palu. Patahan membelah lautan Teluk Palu menyebabkan tanah tenggelam (ambles) sehingga mengubah batimetri (kedalaman laut) yang asalnya dangkal berubah menjadi dalam," papar Cahyo
Hasil survei BMKG, setelah gempa dan tsunami menerjang, diketahui ketinggian dan jarak terjangan tsunami bervariasi di satu titik dengan titik lain. Hal ini dimungkinkan akibat kelandaian pantai dan bangunan penghalang atau keberadaan dataran tinggi.
 Pantai Talise menjadi saksi bisu saat gelombang tsunami menerjang kota tersebut. (Pradita Utama/detikcom) |
Tim survei BMKG melakukan observasi lapangan dan wawancara di 27 titik berbeda sepanjang Teluk Palu sejak Jumat (29/9) lalu. Mulai Donggala sebelah barat, Kota Palu, Donggala timur dan utara, serta Labean titik terdekat dengan pusat gempa bumi.
Sebagai contoh, lanjut Cahyo, Pelabuhan Pantoloan dengan tinggi tsunami menjadi 10,2 meter menerjang hingga jarak 216 meter masuk ke daratan dari bibir pantai. Sedangkan di daerah Tondo, tinggi tsunami, yang mencapai 10,7 meter, menerjang daratan sejauh 165 meter.
"Jarak terjangan tsunami terjauh adalah di kawasan Hotel Mercure, Palu, yang mencapai 468,8 meter dari bibir pantai, padahal tinggi tsunami hanya 9,2 meter," ujarnya.
Cahyo mengungkapkan, hasil survei inilah yang menjadi dasar BMKG mendorong pemerintah Sulteng merevisi tata ruang dan wilayah di wilayahnya. Tidak hanya itu, BMKG berharap pemerintah Sulteng bisa terus berupaya meningkatkan mitigasi bencana dengan mengedukasi masyarakat setempat untuk tetap waspada dan siap menghadapi bencana.
Saksikan juga video 'Wilayah Likuifaksi Sulteng Direkomendasikan untuk Ditimbun Tanah':
(jbr/rna)
