Soal Dana Saksi Partai, PKS: Harus Dikelola Transparan

Jakarta - PKS menilai pembiayaan saksi partai di Pileg 2019 lewat APBN bisa jadi salah satu solusi bagi peningkatan demokrasi. Namun, PKS menyebut pengelolaan dana itu harus transparan.

"Upaya dengan mengalokasikan anggaran negara untuk saksi, bisa menjadi salah satu solusi. Namun demikian PKS menginginkan adanya pengelolaan dana yang transparan dan tepat sasaran dengan sistem yang baik," kata Sekretaris F-PKS, Sukamta kepada wartawan, Jumat (19/10/2018).

Baca juga: Alasan Gerindra Dukung Dana Saksi Dibayar APBN: Bantu Partai Baru

Hal senada disampaikan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera. Saksi--sebagai salah satu unsur pentig--kerap memberatkan parpol.

Namun Mardani mengaku khawatir jika rencana pembiayaan dana saksi itu belum matang. Menurut dia, diperlukan pembahasan mendalam dan terbuka mengenai usulan dana saksi partai.

"Saksi memang memberatkan parpol, tapi jika dana dikeluarkan dan belum ada mekanisme pembahasan detail manfaat dan teknis pelaksanaannya berpotensi dana negara terbuang tanpa membawa peningkatan kualitas demokrasi kita," ujarnya.

"PKS berpendapat perlu pembahasan terbuka dan mendalam dengan semua stakeholder termasuk masyarakat. Sebelum itu terjadi dana saksi sebaiknya tidak dianggarkan dahulu. Dan jika kita punya political will prosesnya bisa dimulai," lanjut Mardani.

Baca juga: Anggota Komisi II DPR: Kami Tak Bicara Nominal Usulan Dana Saksi

Usulan dana saksi partai itu datang dari Komisi II DPR yang bermitra dengan KPU dan Bawaslu. Menurut Badan Anggaran (Banggar) DPR, usulan dana saksi itu sebesar Rp 3,9 triliun.

"Ya, memang kalau saya lihat itu pengajuannya 3,9 T," kata Aziz di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (18/10). (tsa/rna)