PPP soal Dana Saksi Rp 3,9 T: Tujuannya untuk Pemilu yang Fair

Jakarta - Badan Anggaran (Banggar) DPR telah membahas usulan dana saksi parpol sebesar Rp 3,9 triliun untuk Pileg 2019. PPP menyatakan dana saksi itu diperlukan demi terwujudnya pemilu yang berkeadilan.

"Jika APBN mampu, boleh-boleh saja. Karena tujuannya untuk pemilu yang fair dan berkeadilan. Karena terus terang saja biaya saksi ini membutuhkan cost yang besar dalam perhelatan politik," ujar Wasekjen PPP Achmad Baidowi (Awiek) kepada wartawan, Jumat (19/10/2018).

Awiek menyatakan setuju andai uang itu tak diserahkan ke partai, melainkan dikelola Bawaslu. Alasannya untuk meminimalkan penyimpangan aliran dana saksi.

"Tentu saja dana saksi tidak langsung diberikan kepada parpol, tapi bisa dititipkan melalui Bawaslu dan dibagikan kepada saksi yang hadir dalam TPS. Sehingga dalam pelaksanaannya tidak ada penyimpangan," sebut anggota Komisi II DPR itu.

Baca juga: Setuju Dana Saksi dari APBN, PAN: Partai Nggak Boleh Cari Uang

Namun dia menegaskan tak jadi masalah bila usulan itu ditolak. Hal itu bergantung pada kemampuan APBN untuk membiayai.

"Namun, jika APBN tidak mampu, ya tak perlu dipaksakan. Semuanya bergantung kemampuan APBN," kata Awiek.

Baca juga: Hanura: Saksi Pileg Rp 3,9 T Dibayar APBN Tidak Efektif

Komisi II DPR mengusulkan anggaran sebesar Rp 3,9 triliun untuk biaya saksi partai di Pileg 2019. Rencananya, uang itu dikelola Bawaslu.

Namun Bawaslu sendiri menolak mengelola dana saksi tersebut. "Kami hanya punya mandat melatih saksi dan dalam posisi belum membahas hal itu meski kecenderungannya adalah menolak untuk mengelola dana saksi," ujar anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin, Kamis (18/10). (tsa/nvl)