DetikNews
Jumat 19 Oktober 2018, 13:41 WIB

Setuju Dana Saksi dari APBN, PAN: Partai Nggak Boleh Cari Uang

Gibran Maulana Ibrahim - detikNews
Setuju Dana Saksi dari APBN, PAN: Partai Nggak Boleh Cari Uang Foto: Ketum PAN Zulkifli Hasan (Rachman Haryanto-detikcom)
Jakarta - Ketum PAN Zulkifli Hasan kembali menegaskan sikapnya yang setuju usulan dana saksi partai untuk Pileg 2019 diambil dari APBN. Zulkifli setuju lantaran partai tidak boleh mencari uang sendiri.

"Saya setuju, dari dulu saya mengkampanyekan. Kita ini kan aneh, partai kan nggak boleh cari uang ya, nggak boleh cari duit kan, tapi kan saksi harus dibayar, nggak mungkin saksi nggak dibayar seperti Pilkada Jabar, Pilkada Jateng, Pilkada Jatim, itu paket murah aja Rp 20 miliar karena saksinya 100 ribu," kata Zul di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (19/10/2018).

"Ada yang ketahuan ketangkap sama KPK, ada yang nggak ketahuan ya nggak apa-apa karena saksinya harus dibayar. Nah bayangin Indonesia 800 ribu, hampir 1 juta sama kecamatan total saksinya. Paket hemat aja bisa Rp 200 miliar, Rp 400 miliar, terus gimana partai-partai?" imbuh Zul.


Zulkifli memandang pembiayaan saksi partai dari APBN bisa mencegah potensi korupsi. Jika ada yang nakal, dia menyarankan oknum itu dihukum saja.

"Maksud saya, mendingan diresmikan dibiayai oleh negara, sudah, selesai. Kalau ada yang nakal baru potong tangannya," tutur Zul.

Jika memang parpol harus membayar saksi dari kocek pribadi, Zul memandang sebaiknya peraturan terkait segera diubah. Revisinya, menurut Zul, parpol diperbolehkan mencari uang sendiri.

"UU-nya diubah dong, parpol boleh cari uang, gitu dong, boleh, nggak apa-apa. Kalau memang DPR nggak digaji boleh juga, di Swiss itu DPR nggak digaji, boleh tetapi (anggota Dewan berprofesi) dokter dia tetap kerja, pengusaha tetap kerja, boleh, itu bagian pengabdian. Ini kan masalahnya orang nggak boleh, tapi tidak diberi," ucap Zul.


Ketua MPR itu lalu bicara sistem parlemen di negara lain. Menurutnya, partai-partai tak dibiayai negara tetapi diperbolehkan mencari uang.

"Atau kita tiru sistem Amerika atau Eropa sebagian. DPR itu nggak dibiayai tapi dia tetap partai boleh cari uang, anggota DPR dia sebagai profesional dia bisa tetap bisa bekerja, boleh juga. Nah, kita pilih yang mana?" sebut Zul.

Namun menurut Zul jika parpol dibolehkan mencari dana sendiri seperti di Amerika dan Eropa, maka akan banyak OTT KPK terhadap kader parpol.

"Kapan kelarnya itu OTT? Ayo, kelarnya kapan? Kan nggak rasional kan, nggak nyambung. Maksudnya itu dibenahi, maunya kita sistem yang kayak apa? Yang dibiayai negara atau dibiayai sendiri? Kalau dibiayai sendiri boleh, dibikin aturannya: parpol boleh cari uang," cetus Zul.


Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali menyebutkan dua alasan yang melatarbelakangi usulan ini. Jumlah dana saksi yang diusulkan ke Banggar DPR sebesar Rp 3,9 triliun.

"Pertama, supaya terjadi keadilan, kesetaraan, semua partai bisa menugaskan saksinya di TPS. Kemudian kedua kita menghindarkan pemberitaan sekarang ini para caleg diminta untuk membiayai itu," kata Amali di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (17/10).




Tonton juga 'Dipanggil Polisi, Amien Rais Kumpulkan Tim Advokasi':

[Gambas:Video 20detik]


(gbr/nvl)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed