Gerindra: Dana Kelurahan Jokowi Jangan Janji Manis Jelang Pilpres

Sodik Mujahid (Tsarina Maharani/detikcom)

Jakarta - Presiden Joko Widodo berjanji mengeluarkan kebijakan Dana Kelurahan dan Dana Operasional Desa pada 2019. Partai Gerindra mengingatkan agar hal itu tak jadi sekadar janji manis menjelang Pilpres 2019.

"Di atas semua itu adalah jangan sekadar janji manis jelang pilpres, karena harus dibicarakan dalam APBN dengan DPR," kata Ketua DPP Gerindra Sodik Mujahid kepada wartawan, Jumat (19/10/2018).

Sodik menilai Jokowi memang memiliki keuntungan tersendiri sebagai capres petahana dalam menawarkan program. Dia menyatakan tak jadi masalah selama program yang ditawarkan jelas dan logis.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Itu keuntungan petahana. Tapi oke selama programnya logis sesuai kebutuhan dan arahan serta pengawasannya bagus," ujar anggota DPR itu.

Soal dana kelurahan dan dana operasional kepala desa yang dijanjikan Jokowi, Sodik mengingatkan agar segera disiapkan sistem yang mumpuni. Selain itu, dia mendorong adanya pengawasan efektif agar dana tepat sasaran.

"Siapkan aturan peruntukan dana yang lebih konstruktif tapi dinamis, sehingga benar-benar manfaat untuk pengembangan kelurahan tersebut. Siapkan sistem pengawasan yang lebih efektif agar kucuran dana tidak diselewengkan," papar Sodik.

"Khusus untuk dana operasional kepala desa harus lebih ketat. Jangan jadi 'raja baru' dan kepentingan subjektif," lanjutnya.

Presiden Jokowi mengaku banyak mendapat keluhan terkait dana untuk tingkat kelurahan. Untuk itu, tahun depan dia akan mengeluarkan kebijakan Dana Kelurahan dan Dana Operasional Desa.

"Tahun depan akan ada dana kelurahan. Karena banyak yang tanya ke saya, 'Pak, ada Dana Desa, untuk kelurahan bagaimana Pak?' Ya sudah, tahun depan akan ada Dana Kelurahan," kata Jokowi di Garuda Wisnu Kencana (GWK) Cultural Park, Ungasan, Kuta Selatan, Badung, hari ini.

Tonton juga 'Copas Slogan Trump, Prabowo: Make Indonesia Great Again':

[Gambas:Video 20detik]

(tsa/elz)