DetikNews
Jumat 19 Oktober 2018, 12:39 WIB

Soal Kritik Susi, Timses Jokowi Usul Kubu Sandi Pakai Data Akurat

Zunita Putri - detikNews
Soal Kritik Susi, Timses Jokowi Usul Kubu Sandi Pakai Data Akurat Sekretaris TKN Jokowi-Ma'ruf, Hasto Kristiyanto (Zunita/detikcom)
Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengkritik pernyataan cawapres Sandiaga Uno ke para nelayan di Indramayu. Tim kampanye Jokowi-Ma'ruf menilai seharusnya timses Prabowo-Sandi membantu Sandi mencari data akurat agar tidak salah terus.

"Pro-kontra Pak Sandi dan Susi Pudjiastuti, kita melihat itu seharusnya tidak boleh terjadi. Pak Sandi itu dalam menyampaikan pernyataan-pernyataan ke publik, kata-kata dari pemimpin cerminan watak dan karakter dari pemimpin itu sendiri. Dengan demikian, masukan tim kampanye juga harusnya memberikan data-data akurat," ujar Sekretaris TKN Hasto Kristiyanto saat jumpa pers di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (19/10/2018).

Hasto mengatakan pernyataan Sandiaga yang selalu salah memberikan data akurat ke publik bisa berakibat fatal. Dia juga menyinggung pembelaan capres Prabowo Subianto kepada tersangka hoax Ratna Sarumpaet.

"Karena sangat bahaya yang keluar dari pemimpin, apabila tanpa disertai dengan kajian-kajian sangat mendalam. Kita bisa bayangkan terhadap kasus Ratna Sarumpaet, ketika Pak Prabowo berikan pidato berapi-api, ternyata itu adalah sebuah kebohongan terencana," imbuhnya.

Selain itu, Hasto mengusulkan agar Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi ikut memberikan masukan terhadap capres dan cawapresnya. BPN juga diminta menyajikan data akurat.

"Sebaiknya tim kampanye berikan masukan tepat kepada pasangan calon jangan sampai kejadian pro-kontra Ibu Susi dan Pak Sandiaga terjadi lagi akibat tidak akuratnya data, sehingga Pak Sandiaga setiap hari harus meralat data-data yang dikeluarkan. Data chicken rice salah, kemudian data harga telur justru malah turun, kemudian data proses perizinan nelayan, jangan sampai karena upaya ingin dapat simpati rakyat, kemudian upaya mengaburkan data itu dilakukan," jelasnya.



Sebelumnya, Susi menjelaskan KKP sejak 7 November 2014 sudah membebaskan semua izin kapal di bawah 10 GT. Izin kapal 10-30 GT tidak ada di kementerian, melainkan ada di provinsi. Hal ini menanggapi pernyataan Sandiaga kepada para nelayan di Indramayu soal perizinan kapal.

Menurut Susi, kapal berbobot di atas 30-70 GT sudah berpenghasilan di atas Rp 10 miliar. Di atas 100 GT, penghasilannya dipastikan Rp 15 miliar ke atas. Jadi itu bukan UMKM dan bukan nelayan.



Susi menyarankan Sandi perlu melakukan riset lebih dulu sebelum memberi pernyataan, terutama yang berkaitan dengan kebijakan yang sebenarnya sudah berjalan.



Saksikan juga video 'Susi Marah Sandi Kampanye akan Permudah Izin Penangkapan Ikan':

[Gambas:Video 20detik]


(zap/rvk)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed