DetikNews
Kamis 18 Oktober 2018, 18:08 WIB

Pilih Dibiayai Negara atau Swadaya? Ini Kata PSI soal Dana Saksi

Yulida Medistiara - detikNews
Pilih Dibiayai Negara atau Swadaya? Ini Kata PSI soal Dana Saksi Sekjen PSI Raja Juli Antoni (Muhammad Ridho/detikcom)
Jakarta - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tak setuju bila saksi partai Pileg 2019 dibiayai APBN. PSI mengaku pihaknya tak memiliki hak konstitusional untuk menyetujui usulan soal dana saksi itu, tetapi dia menyerahkannya pada mekanisme DPR.

Namun jika akhirnya ketuk palu saksi dibiayai oleh APBN, PSI menyarankan agar tak dikeluarkan melalui parpol. Ia menyarankan agar uang tersebut tak cair langsung ke parpol.

"PSI nggak ada hak konstitusional untuk memutuskan apakah dana saksi akan dibebankan pada pemerintah atau pada partai. Pada prinsipnya kami setuju, kami ikut kalau teman-teman DPR tidak menyetujui kerangka itu, kami siap berswadaya memenuhi saksi kami di setiap TPS," ujar Sekjen PSI, Raja Juli Antoni, di DPP PSI, Jl KH Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Kamis (18/10/2018).


"Namun kalau ketuk palu juga kalau negara bertanggung jawab terhadap saksi itu, maka saran kami dana itu nggak dikucurkan melalui partai," sambungnya.

Antoni menilai dana dikucurkan melalui parpol akan dipertanyakan laporan akuntabilitasnya. Bila disetujui pemerintah, ia menyarankan dana saksi itu dicairkan melalui Bawaslu atau KPU.

"Karena kita tahu akuntabilitas partai merupakan salah satu problem. Jadi harus masuk melalui pintu yang bersih pemerintah. Saya nggak tahu persis apakah itu melalui KPU dan Bawaslu . Sekali lagi kami sebagai partai yang nggak memiliki hak untuk menyetujui atau menolak usulan itu kami serahkan kepada teman-teman di DPR untuk memutuskan," ungkapnya.


Komisi II DPR sebelumnya mengusulkan saksi partai Pileg 2019 dibiayai APBN. Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali menyebutkan dua alasan yang melatarbelakangi usulan ini.

"Pertama, supaya terjadi keadilan, kesetaraan, semua partai bisa menugaskan saksinya di TPS. Kemudian kedua kita menghindarkan pemberitaan sekarang ini para caleg diminta untuk membiayai itu," kata Amali di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (17/10).

Adapun Bawaslu mengatakan menolak mengelola dana saksi tersebut. "Kami hanya punya mandat melatih saksi dan dalam posisi belum membahas hal itu meski kecenderungannya adalah menolak untuk mengelola dana saksi," ujar anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin saat dihubungi.


(yld/dnu)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed