Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani dilaporkan ke Bawaslu karena pose satu jari saat penutupan IMF-World Bank di Bali beberapa waktu lalu. Kementerian Keuangan menepis pose itu merupakan bagian dari kampanye.

"Kami rasa tindakan yang dilakukan oleh Menteri Keuangan tidak memenuhi kriteria atau definisi dari kampanye pemilu menurut UU Pemilu," ujar Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Nufransa Wira Sakti kepada detikcom, Kamis (17/10/2018).

Baca juga: Luhut dan Sri Mulyani Dilaporkan ke Bawaslu Terkait Pose Satu Jari

Pose satu jari Sri Mulyani dan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan jadi sorotan saat penutupan IMF-World Bank. Ada sejumlah pihak yang menyebut itu bagian dari kampanye. Salah satunya Ketum PAN Zulkifli Hasan yang meminta Luhut dan Sri Mulyani lebih berhati-hati.

"Saya kira hati-hati. Tapi itu saya lihat, saya dengar juga ya, sepertinya kan bercanda," kata Zul di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/10/2018).

Rupanya pose satu jari itu berujung serius. Dahlan Pido selaku masyarakat melaporkan Sri Mulyani ke Bawaslu. Ia menuding Luhut dan Sri Mulyani melakukan perbuatan yang melanggar Undang-undang.

Baca juga: Di Balik Joget Satu Jari Luhut Pandjaitan yang Viral

"Undang-undang pemilu itu nomor 1 tahun 2017 itu ada pelanggarannya. Pasal 282 dan 283 sanksinya ada di pasal 547. Isinya Pejabat negara dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu, itu poinnya. Sanksinya pasal 547, 3 tahun penjara pidana dan denda 36 juta," ungkap Dahlan di kantor Bawaslu, Jl MH Thamrin, Jakata Pusat, Kamis (18/10/2018).


Simak Juga 'Luhut dan Sri Mulyani Diminta Berhati-hati Pose 1 Jari':

[Gambas:Video 20detik]

(nkn/fjp)