.webp)
Fahri mengingatkan bahwa sudah seharusnya Presiden peduli dan turun tangan mengatasi masalah yang terjadi menimpa program yang diinisiasi oleh Jokowi saat kampanye dulu.
Fahri mengungkapkan bahwa BPJS Kesehatan adalah program strategis nasional yang oleh Jokowi disebut dengan Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Apalagi, di awal kemunculannya dulu, kartu KIS ini dia yang bagi-bagi sebagai kampanye, bekal mendulang simpati dari rakyat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut politisi dari PKS ini, pernyataan Jokowi atas kritik terhadap BPJS tersebut mengisyaratkan bahwa dirinya tidak dapat masukan yang benar dari para bawahannya.
"Dan kayaknya memang salah paham. Fatal sekali sebetulnya. Karena Kartu Indonesia Sehat (KIS) itu bisa jadi ladang pembantaian dirinya saat debat Pilpres yang akan datang," ujar Fahri.
Kata Fahri, Jokowi harus waspada, karena di sekitarnya banyak orang yang tidak mau ambil risiko dan semua ditumpuk ke sisi Jokowi. Sambung dia, ada banyak bola yang ditendang ke wajah Jokowi, dan ini bisa jadi masalah yang meledak dan merugikan dirinya setelah merugikan rakyat banyak.
"Lalu, karena keputusan dilempar lagi ke bawah, muter-muter lah bola itu ditendang kesana kemari. Kita sih melihat seolah semua lagi sibuk kerja selesaikan masalah, ternyata semua justru sedang sibuk ke sana kemari memperpanjang masalah. Modus ini hampir di semua bidang," jelasnya.
Menurut Fahri, defisit yang dialami BPJS Kesehatan sekarang ini, bukan permasalahan remeh, tetapi masalah strategis. Maka dari itu, jangan dilempar begitu saja kepada direktur BPJS Kesehatan dan Kemenkes, karena mereka hanya bagian dari sistem besar yang gagal mengatasi masalah ini.
"Ada ratusan rumah sakit dan institusi kesehatan yang terganggu opersionalnya. Perusahaan farmasi dan penyedia obat terancam gulung tikar. Dan, di sana ada peserta BPJS yang sebagian besar adalah rakyat tidak mampu. Bahkan, saat ini jumlah kepesertaannya sudah 77% ( 201 juta jiwa). Ada jutaan tenaga kesehatan (dokter, perawat, bidan) yang terhimpit nasibnya dan bergantung pada sukses program ini," ungkapnya.
Disebutkannya bahwa secara prinsipil, akar masalah defisit sudah jelas, yakni iuran yang masuk tidak seimbang dengan klaim yang dibayarkan karena harga iuran dibawah nilai ekonominya (underprice). Dan menurutnya mau bagaimana pun, masalahnya akan muncul kembali seperti itu lagi. Tapi, kalau pemerintah serius menyelesaikannya, ini hanya masalah alokasi uang saja.
"Kalau selama ini pemerintahan pak Jokowi begitu mudah mengeluarkan uang ratusan triliun untuk bangun infrastruktur, masa defisit BPJS Kesehatan yang hanya 10 triliun saja tidak sanggup. Mereka sudah hitung kok. Apalagi jika program pembangunan infrastruktur yang dilakukan selama ini difokuskan untuk membangun infrastruktur kesehatan dan pendidikan, itu akan lebih riil dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat bawah. Karena kesejahteraan rakyat adalah permasalahan riil saat ini," pungkas Fahri.
Saksikan juga video 'Ribut-ribut Rumah Sakit Nagih Klaim, Ini Upaya BPJS':
(ega/tor)
