DetikNews
Rabu 17 Oktober 2018, 22:13 WIB

Pemuda Muhammadiyah Surati Kapolri, Tanya Isu Intervensi Muktamar

Andhika Prasetia - detikNews
Pemuda Muhammadiyah Surati Kapolri, Tanya Isu Intervensi Muktamar Kapolri Jenderal Tito Karnavian (Lamhot Aritonang/detikcom)
Jakarta - PP Pemuda Muhammadiyah resmi menyurati Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Pemuda Muhammadiyah menanyakan isu adanya intervensi pada Muktamar Pemuda Muhammadiyah XVII yang akan digelar pada 25-28 November 2018 di DIY.

"Jadi itu berawal dari statement Bang Dahnil setelah dari Polda Metro. Jadi kami akhir November mau mengadakan muktamar dan di era demokrasi hari ini, tiba-tiba polisi, bagi kami ya, seolah melakukan intervensi pada muktamar," ujar Bendahara Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Fuji Abdurrahman saat dihubungi, Rabu (17/10/2018).

Surat Pemuda PP Muhammadiyah pada Kapolri Jenderal Tito Karnavian.Surat Pemuda PP Muhammadiyah kepada Kapolri Jenderal Tito Karnavian. (Foto: dok. Istimewa)

Fuji sudah mengirimkan surat tersebut siang ini. Surat sudah diterima pihak Mabes Polri.

"Jadi masing-masing, dari polda atau polres di masing-masing wilayah, tidak hanya di DIY, mendatangi pimpinan daerah atau wilayah. Surat yang kami layangkan untuk mengkonfirmasi ke kepolisian," kata dia.


Sebelumnya, Ketum Umum Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak mengungkap soal dugaan intervensi kepolisian terkait Muktamar Pemuda Muhammadiyah yang akan digelar akhir November. Dahnil tak mau Pemuda Muhammadiyah dipolitisasi.

"Seperti teman-teman ketahui, posisi saya sebagai koordinator juru bicara tim Prabowo-Sandi itu tidak terkait dengan posisi lain saya sebagai Ketua Umum Pusat Pemuda Muhammadiyah. Pemuda Muhammadiyah secara institusional itu netral. Jadi tidak ada kaitannya posisi saya sebagai jubir dan pendukung Prabowo-Sandi dengan posisi saya sebagai Pemuda Muhammadiyah," kata Dahnil di Mapolda Metro Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Selasa (16/10).


Dimintai konfirmasi terpisah, Polda DIY DIY membantah bila dikatakan melakukan intervensi terhadap penyelenggaraan muktamar tersebut. Pendataan yang dilakukan sesuai dengan prosedur. Karena acara bersifat nasional, izin penyelenggaraan berada di tangan Mabes Polri. Polda DIY hanya memberikan saran dan masukan-masukan sebagai bahan pertimbangan.

"Tidak ada. Ketika rekomendasi itu dibuat, kan pasti ada jumlah pesertanya, estimasi pesertanya, kan itu bukan intervensi. Ya kalau misalnya bertanya (nama) calon-calon, nama peserta, itu kan supaya kita tahu juga gambaran petanya itu seperti apa," jelas Kabid Humas Polda DIY AKBP Yulianto, Selasa (16/10).
(dkp/haf)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed