DetikNews
Rabu 17 Oktober 2018, 21:08 WIB

Formappi Kritik Komisi II Usul Dana Saksi Pileg 2019 Dibiayai APBN

Gibran Maulana Ibrahim - detikNews
Formappi Kritik Komisi II Usul Dana Saksi Pileg 2019 Dibiayai APBN Foto: Andhika Prasetia/detikcom
Jakarta - Komisi II DPR mengusulkan dana saksi untuk Pileg 2019 dibiayai APBN. Usulan itu ditentang Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi).

"Komisi II DPR RI mengajukan usulan yang cukup janggal dan aneh. Mereka menginginkan dana saksi yang bertugas pada saat pemungutan suara dibiayai oleh APBN 2019," ujar peneliti Formappi, Lucius Karus dalam keterangannya, Rabu (17/10/2018).

"Usulan ini nampak lucu karena belum juga hilang dari ingatan kita kesepakatan DPR dan Pemerintah sebelumnya, yakni pada saat pembahasan RUU Pemilu di mana disepakati soal dana saksi merupakan tanggung jawab parpol. Keterlibatan Bawaslu hanya sampai pada urusan melatih para saksi saja," imbuh dia.




Menurut Lucius, keputusan menyerahkan beban biaya saksi ke parpol diambil oleh DPR yang membahas RUU Pemilu yang perode saat ini. Sebagian besar pembahas RUU tersebut, kata dia, merupakan anggota Komisi II yang ada sampai saat ini. Namun, mereka disebut Lucius malah mengajukan usulan yang berbeda dari apa yang telah mereka putuskan sebelumnya terkait dana saksi.

"Orang-orang yang sama dalam waktu yang tak terpaut lama bisa-bisanya memunculkan usulan yang bertolak belakang," kritik Lucius.

Menurut Lucius, sikap Komisi II DPR tidak konsisten. Baginya, nampak betapa keputusan Komisi II kerap tak punya dasar atau pijakan yang kuat sehingga dengan mudah berubah-ubah sesuai situasi dan keadaan.

"Usulan membiayai saksi dari APBN itu membuktikan DPR yang plin-plan. Jika pada saat pembahasan RUU Pemilu, mereka bisa menyampaikan argumentasi yang kuat soal alasan pembiayaan saksi pada pemerintah atau APBN, maka sesungguhnya mereka tak perlu menjilat ludah sendiri saat ini," katanya.

Dijelaskan Lucius, usupan pembiayaan saksi dibebankan kepada APBN 2019 sesungguhnya menyingkapkan ketakberdayaan parpol-parpol dalam menjemput pelaksanaan Pemilu 2019. Tak hanya itu, dalam pandangan Lucius usulan tersebut juga menelajangi kesemrawutan parpol mempersiapkan diri menjelang pelaksanaan Pemilu.

Seharusnya, lanjut dia, sejak awal parpol sudah membuat hitung-hitungan termasuk mempersiapkan dana dari sumber yang legal untuk menyiapkan pemilu. Persiapan itu dikatakan Lucius tak bisa satu-dua bulan bahkan satu dua tahun sebelum pemilu.

"Kalau baru mulai mengkalkulasi dan mempersiapkan urusan pemilu yang sudah tinggal menghitung bulan ini, maka parpol pasti akan menghadapi hambatan seperti yang sekarang muncul yakni terkait dana saksi. Jika parpol sudah bekerja jauh-jauh hari mempersiapkan Pemilu 2019, maka pasti tak akan muncul usulan aneh seperti dana saksi ini ketika waktu penyelenggaraan Pemilu sudah di depan mata," cetusnya.

Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali menyebutkan dua alasan yang melatarbelakangi usulan ini. Saat ini usulan tersebut sudah disampaikan ke Badan Anggaran (Banggar) DPR. Namun Amali mengatakan tak masalah andai usulan itu ditolak.

"Pertama, supaya terjadi keadilan, kesetaraan, semua partai bisa menugaskan saksinya di TPS. Kemudian kedua kita menghindarkan pemberitaan sekarang ini para caleg diminta untuk membiayai itu," kata Amali di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (17/10).

"Kita mendiskusikan itu kemudian kita sampaikan ke Badan Anggaran. Tapi itu tergantung dari kemampuan keuangan pemerintah. Kalau pemerintah menyatakan tidak ada dana yang tersedia, ya sudah. Artinya kembali kepada partai sendiri untuk menanggung itu," paparnya.
(gbr/fdn)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed