DetikNews
Rabu 17 Oktober 2018, 18:18 WIB

Guru Nelty Belum Terbukti Doktrin Anti-Jokowi, Ini Kata Anies

Muhammad Fida Ul Haq - detikNews
Guru Nelty Belum Terbukti Doktrin Anti-Jokowi, Ini Kata Anies Foto: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (Agung Pambudhy-detikcom)
Jakarta - Bawaslu mengatakan guru SMAN 87 Jakarta, Nelty Khairiyah, belum terbukti mendoktrin anti-Jokowi ke siswa. Gubernur DKI Anies Baswedan menyerahkan kasus itu pada prosedur yang berlaku, termasuk soal izin Nelty untuk mengajar kembali.

"Pokoknya semua ikut prosedur. Kan ada ketentuannya," kata Anies di Marunda, Jakarta Utara, Rabu (17/10/2018).
Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta menyerahkan ke sekolah soal izin Nelty kembali mengajar. Disdik akan menghormati bila Nelty diperbolehkan oleh sekolah untuk mengajar.

"Belum (mengajar) sementara. Kalau tidak ngajarnya pada saat ini, kami ikuti apa yang menjadi keputusan sekolah dulu. Kalau sekolah bebaskan (mengajar), kami hormati," kata Plt Kepala Disdik DKI Jakarta, Bowo Irianto, di DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Bowo mengatakan Pemprov DKI Jakarta masih menunggu hasil final dari penelusuran Bawaslu. Pihaknya belum akan memberi tindakan apapun kepada Nelty. "Kami ngikutin iramanya saja. Kami mengikuti arus yang berkembang," jelasnya.
Sebelumnya, Bawaslu DKI yang memeriksa siswa-siswa SMAN 87 tak menemukan pernyataan guru Neltymelakukan doktrin anti-Jokowi. Hasil pemeriksaan siswa ini menjadi salah satu dasar dalam merumuskan keputusan final Bawaslu terhadap kasus ini.

"Karena ini memang masih dalam proses ya, kami mintai keterangan. Sampai saat ini memang belum kami temukan fakta (doktrin anti-Jokowi) itu. Ya, kata-kata (anti-Jokowi) itu belum kami temukan," kata komisioner Bawaslu DKI Jakarta, Puadi, di SMAN 87 Jakarta, Jl Mawar II, Bintaro, Jakarta, Selasa (16/10).
Bawaslu DKI bersama Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) menggelar rapat pleno terkait kasus ini sejak sore tadi. Rapat ini akan mengambil keputusan terkait guru Nelty.

"Hari ini pukul 15.00 WIB kita bersama kepolisian dan jaksa mencoba untuk semacam pleno membuat sebuah kesimpulan terkait status pelaporannya," ujar Komisioner Bawaslu DKI, Puadi, di kantor Bawaslu, Jl Danau Agung 3, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (17/10).

(fdu/idh)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed