Rabu 17 Oktober 2018, 17:31 WIB
Ombudsman: Wapres Anggap Pembentukan BRR Belum Perlu di Sulteng
Wapres JK (Foto: Dok. Setwapres)
Jakarta -
Ombudsman RI menyinggung soal kemungkinan dibentuknya Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) di Sulteng saat menemui Wapres Jusuf Kalla (JK). Hanya saja, disebutkan menurut JK, pembentukan BRR belum dianggap perlu.
"Kalau untuk Palu pemerintah sudah melakukan beberapa aktivitas. Saya tadi bersama pimpinan Ombudsman menyampaikan aspirasi dari masyarakat, apakah mungkin dibentuk BRR di sana. Nah Pak Wapres tadi menyampaikan mungkin tidak akan seperti BRR karena skalanya kecil," kata Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai usai temui JK di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (17/10/2018).
Amzulian menyatakan, jika BRR di Aceh dulu pimpinannya selevel menteri, maka satgas yang dibentuk di Palu pimpinannya selevel Dirjen.
"Mungkin dia semacam miniatur BRR. Levelnya bukan setara menteri tapi nanti yang bertanggungjawab level dirjen. Dan itu nanti kerjasama pemerintah pusat dan daerah," tutur Amzulian.
Ombudsman berharap lebih ada penjelasan kepada publik mengenai penanganan pascabencana di Sulteng. Termasuk soal agar pemerintah tak dianggap tidak fokus.
"Kira-kira begitu sehingga kami berharap pertanyaan-pertanyaan ini bisa dijelaskan ke publik. Bahwa sebetulnya bukan tidak ada concern untuk membentuk itu, tapi karena skala, maka dia dibentuk dengan model BRR mini lah kita sebut biar publik lebih paham," ujar Amzulian.
"Kalau kaitan dengan bencana kita akan tetap pantu terus sampai saat ini. Kami juga mengapresiasi pemerintah yang bisa memotong dari 7 berkas penyaluran dana ke masyarakat menjadi tinggal 1 berkas. Tadi kami sampaikan juga, di Lombok," imbuhnya.
Tonton juga 'Waspada! Aceh Hingga Sulawesi Tengah Rawan Banjir Bandang':
(rna/rvk)
"Kalau untuk Palu pemerintah sudah melakukan beberapa aktivitas. Saya tadi bersama pimpinan Ombudsman menyampaikan aspirasi dari masyarakat, apakah mungkin dibentuk BRR di sana. Nah Pak Wapres tadi menyampaikan mungkin tidak akan seperti BRR karena skalanya kecil," kata Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai usai temui JK di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (17/10/2018).
Amzulian menyatakan, jika BRR di Aceh dulu pimpinannya selevel menteri, maka satgas yang dibentuk di Palu pimpinannya selevel Dirjen.
"Mungkin dia semacam miniatur BRR. Levelnya bukan setara menteri tapi nanti yang bertanggungjawab level dirjen. Dan itu nanti kerjasama pemerintah pusat dan daerah," tutur Amzulian.
Ombudsman berharap lebih ada penjelasan kepada publik mengenai penanganan pascabencana di Sulteng. Termasuk soal agar pemerintah tak dianggap tidak fokus.
"Kira-kira begitu sehingga kami berharap pertanyaan-pertanyaan ini bisa dijelaskan ke publik. Bahwa sebetulnya bukan tidak ada concern untuk membentuk itu, tapi karena skala, maka dia dibentuk dengan model BRR mini lah kita sebut biar publik lebih paham," ujar Amzulian.
"Kalau kaitan dengan bencana kita akan tetap pantu terus sampai saat ini. Kami juga mengapresiasi pemerintah yang bisa memotong dari 7 berkas penyaluran dana ke masyarakat menjadi tinggal 1 berkas. Tadi kami sampaikan juga, di Lombok," imbuhnya.
Tonton juga 'Waspada! Aceh Hingga Sulawesi Tengah Rawan Banjir Bandang':
(rna/rvk)
