DetikNews
Rabu 17 Oktober 2018, 12:28 WIB

Bupati Bekasi dan 4 Pejabat Ditahan KPK, Wabup Kumpulkan SKPD

Isal - detikNews
Bupati Bekasi dan 4 Pejabat Ditahan KPK, Wabup Kumpulkan SKPD Foto: Wakil Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja. (Isal-detikcom)
Bekasi - Wakil Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja mengumpulkan semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pasca Bupati Neneng Hasannah Yasin dan sejumlah kepala dinas ditahan KPK terkait dugaan suap proyek Meikarta. Eka menegaskan pelayanan harus tetap berjalan.

"Kemarin saya mengumpulkan semua SKPD. Intinya tetap memberikan semangat, karena pelayanan harus tetap berjalan dengan baik. Kita imbau untuk menjaga kekompakan," kata Wakil Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja di gedung DPRD Kabupaten Bekasi, Cikarang Pusat, Rabu (17/10/2018).


Terkait penunjukan Plt Bupati Bekasi, Eka mengatakan pihaknya masih menunggu surat dari Gubernur Jabar Ridwan Kamil. Eka kembali menegaskan saat ini dia ingin memastikan pelayanan di Kabupaten Bekasi berjalan baik.

"Jadi yang saya lakukan supaya roda pemerintahan ini berjalan, kita memberikan spirit pada seluruh (ASN) untuk pemerintah bisa berjalan dengan baik. Jadi pelayanan segala macam saya jamin berjalan dengan baik," ujarnya.

pelayanan itu masih tetap berjalan, walau disegel tapi masih ada beberapa ruangan yang masih bisa digunakan. makanya ini tetap pelayanan berjalan. kita menghimbau kepada semua untuk melayani dengan baik.


Eka menuturkan pelayanan di Dinas PUPR juga berjalan baik meski ada ruang yang masih disegel KPK. Masih ada beberapa ruangan yang bisa digunakan pegawai.

"Pelayanan itu masih tetap berjalan, walau disegel tapi masih ada beberapa ruangan yang masih bisa digunakan. Makanya ini tetap pelayanan berjalan. kita menghimbau kepada semua untuk melayani dengan baik," ujarnya.

Sementara itu, Eka menjelaskan posisi 3 kepala dinas yang juga ditahan KPK kemungkinan akan diisi oleh plt. Namun, eka mengaku belum punya kewenangan soal itu.

"Terkait kepala dinas barang kali itu (tugas) plt dan akan kita tindak lanjuti. Kalau sekarang ini saya belum punya wewenang untuk ke sana," tuturnya.

KPK menetapkan sembilan orang tersangka suap perizinan proyek Meikarta. Para tersangka dari jajaran Pemkab Bekasi diduga menerima Rp 7 miliar sebagai bagian dari fee fase pertama yang bernilai total Rp 13 miliar.

Mereka yang jadi tersangka adalah Bupati Bekasi Neneng, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Nahor, Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati, dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi.

Sedangkan pihak pemberi suap yang menjadi tersangka adalah Direktur Operasional Lippo Group, konsultan Lippo Group Taryadi dan Fitra Djaja Purnama, serta pegawai Lippo Group Henry Jasmen.


Saksikan juga video 'Proyek Meikarta Jalan Terus Meski Tersandung Korupsi!':

[Gambas:Video 20detik]


(idh/fdn)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed