Kata Ketua Komisi II soal Ferry Kritik Jokowi Bagi Sertifikat Tanah

Jakarta - Eks Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan mengkritik program sertifikat tanah yang kini kerap dibagikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara langsung. Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali mengatakan Jokowi punya alasan tersendiri mengapa melakukan hal tersebut.

"Presiden itu mau memastikan program dan target tentang 5 juta tahun 2017, 7 juta 2018, dan 9 juta 2019 itu tercapai. Tentu Presiden harus berhadapan langsung dengan masyarakat, siapa tahu laporan yang masuk ke Presiden tidak seperti apa adanya," kata Amali di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (16/10/2018).

Selain itu, menurut Amali, pembagian sertifikat secara langsung itu mendorong agar kinerja pemerintah lebih serius. Dia tak menampik program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) itu melibatkan banyak pihak.

"Saya beberapa kali mendampingi Presiden saat membagikan itu, beliau menyatakan ini kerjanya harus serius, baik dari tingkat menteri, kepala wilayah, maupun kepala kantor. Jadi sesuatu hal yang positif menurut saya," paparnya.

Baca juga: Timses Sindir Balik Ferry Mursyidan Baldan yang Kritisi Jokowi

Ia menegaskan pembagian sertifikat tanah langsung tersebut tak perlu dipersoalkan. Politikus Golkar itu memandangnya sebagai suatu hal positif.

"Soal proses melibatkan semua orang, iya di situ ada kepala desa, ada camat, dan sebagainya. Tapi kan satu hierarki pemerintahan yang kepala pemerintahannya adalah presiden. Jadi tidak ada yang salah dan menurut saya sesuatu yang positif karena Presiden bisa mengetahui langsung dari program itu," tutur Amali.

Baca juga: Tanggapi Ferry Mursyidan, PDIP: Bagi Sertifikat Tanah Kebijakan Jokowi

Sebelumnya, Ferry menilai pembagian sertifikat gratis oleh Jokowi seolah-olah hanya menampilkan peran Presiden. Ia, yang kini bergabung dalam Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, memang tak mempersoalkan aksi Presiden. Namun, menurutnya, dengan aksi itu, seolah-olah peran semua pihak yang berperan menjadi tertutupi.

"Ya sah-sah saja, tapi ya biar nanti rakyat saja yang menilai. Memang bagusnya semua dilibatkan bahwa memang ada proses, ada peran dari kepala desa, camat, bupati atau wali kota, Badan Pertanahan Nasional sendiri dan lain-lain tidak ujug-ujug dari Presiden terus diserahkan. Penegasan bahwa ada proses itu penting," kata Ferry di sela-sela Deklarasi Relawan Prabowo-Sandi Kedu Raya di Kebumen, Jateng, Minggu (14/10). (tsa/nvl)