DetikNews
Selasa 16 Oktober 2018, 21:05 WIB

Setahun Anies Baswedan: Antara Prestasi dan Kontroversi

Bagus Prihantoro Nugroho - detikNews
Setahun Anies Baswedan: Antara Prestasi dan Kontroversi Anies Baswedan (Rengga Sancaya/detikcom)
Jakarta - Genap setahun Anies Baswedan menjabat Gubernur DKI Jakarta. Sejumlah kebijakan telah ia eksekusi.

Anies dilantik bersama Sandiaga Uno pada 16 Oktober 2017. Namun kini Anies memimpin DKI Jakarta seorang diri untuk sementara lantaran Sandiaga mundur dari posisi wagub karena menjadi calon wakil presiden.



Sebagian kebijakan yang dieksekusi merupakan realisasi dari janji yang dia sampaikan ketika kampanye bersama Sandiaga Uno. Selain diklaim sebagai prestasi, rupanya ada kebijakan yang menuai kontroversi.

Akun Twitter Pemprov DKI Jakarta, @DKIJakarta, juga mencuitkan daftar 31 kebijakan yang telah dilakukan selama setahun.

Berikut sejumlah kebijakan Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Anies yang diklaim sebagai prestasi:

1. Meraih Opini WTP dari BPK

Untuk pertama kali setelah empat tahun terakhir selalu mendapat opini Wajar dengan Pengecualian (WDP), akhirnya Pemprov DKI Jakarta meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan. Opini itu diberikan untuk tahun anggaran 2017.

"Ini rasanya betul-betul berkah Ramadan. Ramadan tahun ini terasa membawa berkah bagi Pemprov DKI Jakarta karena terakhir kita mendapatkan opini WTP itu atas laporan tahun 2012. Sesudah itu kita tidak pernah mendapatkan WTP," kata Anies seusai sidang paripurna di gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (28/5/2018).

2. Meluncurkan Program Rumah DP Rp 0

Pada 12 Oktober 2018, akhirnya Anies resmi meluncurkan program Rumah DP Rp 0 di Klapa Village. Peluncuran itu sekaligus mengganti nama program Rumah DP RP 0 menjadi 'Samawa'.

"Hari ini janji DP Rp 0 kita tunaikan dan insyaallah ini jadi awal bagi tuntasnya masalah perumahan di Jakarta," kata Anies seusai peluncuran rumah DP Rp 0 di Pondok Kelapa, Jakarta Timur, Jumat (12/10/2018).



Nantinya, Pemprov DKI akan memfasilitasi pembayaran DP atau uang muka maksimal 20 persen dari harga unit, dengan alokasi dana berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI. Cicilan rumah DP Rp 0 menggunakan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dari pemerintah pusat. Pendaftaran program tersebut baru akan dibuka pada 1 November 2018 dengan rencana topping off pada Januari 2019 dan serah-terima unit pada Juli 2019.

3. Integrasi 11 Operator Bus Kecil

Sistem transportasi umum yang terintegrasi diwujudkan dalam program OK Otrip. Sistem pembayaran menggunakan kartu yang disentuhkan pada alat di moda transportasi.

OK Otrip mulai diuji coba pada Januari 2018. Uji coba pertama hingga April 2018, kemudian diperpanjang hingga Juli 2018. Ongkos untuk sekali perjalanan (maksimal 3 jam) adalah Rp 5.000 meski berganti angkutan umum.

OK Otrip kemudian berganti nama menjadi Jak Lingko. Kini sudah ada 11 operator bus kecil yang bergabung dengan program ini. Kesebelas operator itu adalah Budi Luhur, Koperasi Wahana Kalpika, Lestari Sukma Gema Persada, Puskopau Halim Perdanakusuma, Kompamilet Jaya, Komilet Jaya, Komika Jaya, Kolamas Jaya, Purimas Jaya, Kojang Jaya, dan PT Kencana Sakti Transport.

"Lingko adalah sistem terintegrasi jejaring, yang digunakan air di Nusa Tenggara Timur," kata Anies pada Senin (8/10/2018).

4. Membagikan 805 Ribu KJP Plus

KJP Plus adalah Kartu Jakarta Pintar yang bisa ditarik tunai. Sekretaris Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengatakan dana yang bisa ditunaikan dapat digunakan untuk biaya transportasi dan biaya buku. KJP Plus didistribusikan melalui Bank DKI.

Aturan mengenai KJP diatur dalam Pergub Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kartu Jakarta Pintar Plus. Sementara itu, besaran KJP Plus diatur dalam Kepgub Nomor 825 Tentang Besaran KJP Plus.

KJP Plus diberikan dua kali, pada awal perencanaan APBD 2018. Pada semester pertama, terdapat KJP Plus diperuntukkan bagi 680.046 penerima lama dan 124.969 penerima baru. Total penerimanya adalah 805.015 orang.

5. Mencabut Izin Reklamasi

Anies mencabut izin 13 pulau reklamasi di Teluk Jakarta pada September 2018. Ketiga belas pulau itu sebetulnya belum dibangun, tapi memang sebelumnya telah mendapatkan izin.

"Hari ini saya umumkan keputusan ini, surat-suratnya semuanya sudah selesai ini. Ini saya tunjukkan di sini ini adalah dokumen-dokumen keputusan sebagian adalah bentuknya kepgub. Sebagian bentuknya adalah surat pencabutan," ujar Anies dalam konferensi pers di Balai Kota DKI, Rabu (26/9/2018).

Sebelumnya, Anies juga menyegel Pulau D, yang menurut dia ilegal. Pulau D juga pernah disegel oleh Basuki T Purnama (Ahok) saat menjabat Gubernur DKI.

6. Menyediakan Lapangan Kerja Lewat OK OCE

Berdasarkan data yang dipublikasi situs okoce.me yang dilihat detikcom, Sabtu (14/10/2018), ada 46.211 orang warga DKI yang menjadi anggota OK OCE. Kebanyakan dari mereka berjenis kelamin perempuan, yakni 58,6 persen dengan rata-rata lulusan SMA sebanyak 70,2 persen.

Menariknya, program tersebut berhasil menarik minat sekitar 5.000 warga Jakarta Utara. Kecamatan Tanjung Priok menjadi kecamatan dengan jumlah anggota OK OCE terbanyak se-DKI dengan 1.789 anggota. Posisi kedua ditempati Kecamatan Cilincing dengan 1.759 anggota, di posisi ketiga Kecamatan Koja dengan 1.679 anggota.

Selain itu, ada beberapa kebijakan Anies yang menuai kontroversi. Selain dikritisi oleh politikus oposisi, kebijakan yang kontroversi itu juga dikomentari lembaga lain.

Berikut beberapa kebijakan Anies yang menuai kontroversi:

1. Menutup Jl Jatibaru, Tanah Abang

Akhir Desember 2017, Jalan Jatibaru ditutup. Tujuannya, agar PKL tak luber ke jalan sepanjang Tanah Abang. Kepada mereka disediakan tenda-tenda untuk menjajakan dagangan. Dari sini, kontroversi muncul.

Penutupan Jalan Jatibaru banyak dikeluhkan. Pedagang di Blok G Tanah Abang bersuara sepi pengunjung, sementara sopir angkot mengeluh susah mendapatkan penumpang.

Kepolisian ikut menyoroti. Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya saat itu, yakni Kombes Halim Pagarra, menilai sepekan Jalan Jatibaru ditutup justru menimbulkan kemacetan parah. Dia minta Anies mengkaji ulang kebijakan tersebut.

Tak sampai di situ, Anies digugat sopir angkot. Penataan Tanah Abang juga diduga maladministrasi oleh Ombudsman Jakarta.

"Dari hasil pemantauan lapangan hari ini, bisa kami lihat bersama bahwa memang ada maladministrasi. Mengapa maladministrasi? Karena kita tahu sebagaimana Undang-Undang Jalan, Undang-Undang Lalu Lintas dan Jalan Raya itu, jalan, marka jalan itu dipergunakan untuk jalan, jalan umum fasilitas umum, bukan dipergunakan untuk fungsi-fungsi lain, seperti berjualan. Dan kondisi hari ini kita bisa melihat bersama," kata Plt Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta, Dominikus Dalu, Selasa (20/3/2018).

Ombudsman kemudian memberi waktu 60 hari kepada Pemprov DKI agar menyelesaikan permasalahan Jalan Jatibaru, Tanah Abang. Pemprov perlu melaksanakan rekomendasi Ombudsman agar terhindar dari sanksi administrasi. Ini diatur dalam Pasal 38 dan 39 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Kini Pemprov DKI Jakarta tengah menyelesaikan pembangunan skybridge sebagai solusi penutupan Jl Jatibaru. Di jembatan itu juga disediakan lapak untuk pedagang.

2. Pencopotan Pejabat yang Dipertanyakan KASN

Ada 16 pejabat DKI yang posisinya dirotasi. Sebelas orang dari eselon II dan 5 dari eselon III pada Selasa (25/9/2018). Rotasi pejabat DKI ini dilakukan berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1397 Tahun 2018 tertanggal 24 September 2018 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

Eks Kadis Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, serta Perdagangan yang kemudian menjadi Wali Kota Jakarta Pusat, Irwandi, mengaku diberi kabar mendadak sehari sebelumnya. Begitu pula dengan eks Kadis Perhubungan yang kemudian menjadi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Andri Yansyah.

Sebelumnya, Anies mengganti wali kota pada 5 Juli 2018. Perombakan itu kemudian menuai polemik karena alasan perombakan dinilai kurang jelas. Bahkan KASN ikut menyelidiki soal perombakan ini.

3. Membentuk TGUPP dengan Gaji Fantastis

Anies membentuk Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Anggaran untuk pembayaran gaji TGUPP mencapai Rp 28 miliar.

Kebijakan ini kemudian menuai polemik dengan Kemendagri. Polemik soal Tim Gubernur mencuat ketika Kemendagri menyisir anggaran DKI Jakarta 2018. Kemendagri menyoroti sejumlah pos anggaran yang mengalami peningkatan jumlah, seperti dana hibah dan anggaran TGUPP.

Berdasarkan hasil evaluasi APBD DKI 2018, Kemendagri menyarankan gaji TGUPP dianggarkan dari dana operasional Gubernur DKI Jakarta. Selain itu, jika Anies membutuhkan tenaga ahli, gaji tenaga ahli tersebut bisa dianggarkan melalui SKPD terkait.

"Kalau itu masih tetap dalam satu tim, itu posnya, maka itu harusnya menggunakan belanja penunjang operasionalnya. Biaya penunjang operasional kepala daerah. Jangan membebani APBD secara khusus," kata Pelaksana Tugas Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Syarifuddin saat dimintai konfirmasi, Kamis (21/12/2017).

Perdebatan mengenai alokasi anggaran TGUPP pun kemudian berakhir setelah DPRD DKI Jakarta menyepakati pendanaan Tim Gubernur tak dibebankan ke anggaran Biro Administrasi Sekretariat Daerah, tetapi dibebankan pada anggaran Bappeda DKI Jakarta. Besaran anggaran untuk TGUPP senilai Rp 28 miliar pun disetujui.

Keputusan tersebut disambut baik oleh Anies. Ia pun berencana merevisi Pergub No 187 Tahun 2017 tentang TGUPP.

4. Menutup Kali Item Pakai Waring

Instruksi Gubernur DKI Anies Baswedan memasang waring (jaring) di Kali Item dekat wisma atlet Kemayoran dikritik. Pemasangan waring dinilai bukan solusi tepat bila bertujuan mengurangi bau tak sedap Kali Item.

Anies mengatakan pemasangan jaring untuk mengurangi penguapan dari Kali Item. Anies berharap pemasangan tersebut akan mengurangi bau tak sedap.

"Di lokasi kita kurangi pencahayaan (dengan waring) sehingga mengurangi evaporasi, harapannya tidak tercium (bau tak sedap). Bukan hanya menutup, tapi juga aroma," kata Anies, Jumat (20/7/2018).

Bukan cuma waring, pihak terkait juga memasang nano bubble yang diklaim bisa mengurangi bau tak sedap dari kali di sekitar wisma atlet.

Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus menyindir waring yang menutupi Kali Item dekat wisma atlet Kemayoran bukan solusi mengatasi bau. Kritik juga disampaikan Sekretaris Fraksi Hanura DPRD DKI Veri Yonnevil. Pemasangan waring dinilai tidak menyelesaikan pangkal persoalan.
(bag/nvl)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed