Negara Disebut Ugal-ugalan, Timses Jokowi Serang Balik Prabowo

Jakarta - Capres Prabowo Subianto mengatakan mimpi Indonesia meraih kejayaan luntur akibat negara dikelola secara ugal-ugalan. Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding, menilai ucapan itu menunjukkan Prabowo menularkan diksi negatif sebagai pemimpin.

"Itu justru menunjukkan bahwa Pak Prabowo selama ini sering menularkan pilihan-pilihan kata negatif, diksi-diksi negatif. Saya kira ini menunjukkan karakter beliau sebagai pemimpin," kata Karding di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (16/10/2018).

Karding mengatakan masyarakat seharusnya diberi hal-hal yang membangun optimisme. Dia juga menyinggung maksud ugal-ugalan yang dikatakan Prabowo bukan masalah di era demokrasi.

"Terkait dengan substansi bahwa disebut ugal-ugalan dengan mengambil kasus yang terkait dengan adanya beberapa perbedaan antarmenteri, saya kira di era demokrasi tidak ada masalah, hal biasa, apalagi di era medsos ini justru yang harus dilihat adalah semua kebijakan keluar satu pintu Pak Jokowi atau JK (Wapres Jusuf Kalla)," ujar Karding.

Baca juga: Prabowo Bicara Negara Ugal-ugalan, Hanura: Melecehkan Pemerintah!

Politikus PKB itu juga membandingkan gaya kepemimpinan Jokowi dengan era Orde Baru yang dipimpin Soeharto. Menurut Karding, kepemimpinan Jokowi mengedepankan peran partisipatif.

"Tentu kita tidak bisa disamakan dengan gaya kepemimpinan zaman Pak Harto, yang dikenal pemimpin otoriter bisa dipaksa begitu saja. Tapi Pak Jokowi mengembangkan kepemimpinan partisipatif, tapi prinsipnya dia tidak boleh banyak pintu atau banyak kebijakan, misalnya BBM dikunci di Pak Jokowi," kata anggota Komisi III DPR itu.

"Jadi saya kira sangat prihatinkan pemimpin sekelas Pak Prabowo itu sering sampaikan bahasa-bahasa yang negatif," imbuh Karding.

Baca juga: Prabowo Bicara Negara Ugal-ugalan, Gerindra: Agar Kita Perbaiki Diri

Sebelumnya, Prabowo Subianto menjelaskan mengenai latar belakangnya soal pernyataan 'Make Indonesia Great Again'. Menurut Prabowo, pernyataan itu salah satunya didasari riuhnya Kabinet Kerja karena di dalamnya ada aksi saling tuding.

"Empat tahun terakhir kita melihat bagaimana sebuah keputusan bisa dengan mudah direvisi atau dibatalkan tanpa memikirkan dampak hingga rakyat bawah. Hukum menjadi alat tawar-menawar politik tanpa pernah mempedulikan rasa keadilan. Dan kita terus menyaksikan bagaimana riuhnya Kabinet Kerja, akibat saling tuding antar-kementerian dan lembaga negara. Perlahan-lahan mimpi untuk mengembalikan kejayaan Indonesia luntur oleh cara ugal-ugalan dalam mengelola negara," kata Prabowo. (zap/elz)