Ini Perubahan Sejumlah Tatib DPR yang Disahkan

Jakarta - DPR mengesahkan perubahan ketiga atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib. Sejumlah pasal direvisi dalam perubahan tersebut dan kini DPR punya badan akuntabilitas keuangan.

Berdasarkan dokumen yang diterima detikcom, Selasa (16/10/2018), DPR menambahkan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara sebagai alat kelengkapan. Hal itu tercantum dalam Pasal 22 huruf (f). Bunyi Pasal 22 itu ialah sebagai berikut:

Pasal 22

Alat kelengkapan DPR terdiri atas:
a. Pimpinan.
b. Badan Musyawarah.
c. Komisi.
d. Badan Legislasi.
e. Badan Anggaran.
f. Badan Akuntabilitas Keuangan Negara.
g. Badan Kerja Sama Antar-Parlemen.
h. Mahkamah Kehormatan Dewan.
i. Badan Urusan Rumah Tangga.
j. Panitia khusus.
k. Alat kelengkapan lain yang diperlukan paripurna.

Baca juga: Paripurna Sempat Diskors, DPR Sepakati Perubahan Sejumlah Tatib

Selain itu, juga ditambahkan 4 pasal yang berkaitan dengan fungsi, tugas, dan kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR. Empat pasal itu dimuat dalam Pasal 78A, Pasal 78B, Pasal 78C, dan Pasal 78D.

Pasal 78A mengatur tentang fungsi MKD, Pasal 78B mengatur tugas MKD, Pasal 78C mengatur kewenangan MKD. Sementara itu Pasal 78D mengatur tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan kewenangan MKD. Bunyinya sebagai berikut:

Pasal 78D
Mahkamah Kehormatan Dewan dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya, dapat memberdayakan satuan tugas pengamanan dalam Lembaga Perwakilan.

(tsa/rvk)