DetikNews
Selasa 16 Oktober 2018, 18:50 WIB

Golkar: Berlebihan Prabowo Sebut Negara Ugal-ugalan

Tsarina Maharani - detikNews
Golkar: Berlebihan Prabowo Sebut Negara Ugal-ugalan Ketua DPP Golkar Ace Hasan (Foto: Tsarina Maharani/detikcom)
Jakarta - Capres Prabowo Subianto menilai saat ini pemerintahan berlangsung ugal-ugalan, sehingga mimpi Indonesia berjaya luntur. Partai Golkar menilai pernyataan Prabowo itu berlebihan.

"Terlalu berlebihan menilai persoalan miskoordinasi dalam pengelolaan pemerintahan dikaitkan dengan ugal-ugalan. Karena apa yang dilakukan Presiden Jokowi sudah sesuai dengan track menuju Indonesia Maju sebagaimana visi dan misi kami," kata Ketua DPP Golkar Ace Hasan kepada wartawan, Selasa (16/10/2018).


Ace mengatakan di bawah kepemimpinan Jokowi, Indonesia berhasil menunjukkan 'kelas' di mata dunia. Contohnya lewat pidato Jokowi yang menyinggung serial Game of Thrones dalam Annual Meeting IMF-World Bank 2018.

"Pidato Presiden Jokowi bukan saja memukau dunia, tapi sarat dengan pesan moral bagi ketertiban dan perdamaian dunia melalui diplomasi ekonomi," tutur Ace.

Dia kemudian menyindir Prabowo yang kerap melemparkan pernyataan bernada pesimistik. Menurut Ace, apapun yang dilakukan Jokowi selalu salah.


"Kalau melihat Indonesia masa depan dengan melihatnya dari perspektif yang pesimistik, maka pasti penilaiannya pun tak akan obyektif. Sebaik apapun yang dilakukan pemerintahan Jokowi, akan dinilainya secara negatif," ujarnya.

Ia juga mengungkit slogan 'Make Indonesia Great Again' yang dilontarkan Prabowo seperti yang dipakai Presiden AS Donald Trump saat kampanye. Ace mengatakan Indonesia tak perlu meniru Trump.

"Kita tidak perlu mengikuti ala Trump segala dengan menggunakan slogan 'Make Indonesia Great Again'. Karena kita sebagai sebuah bangsa telah menuju ke arah yang lebih maju," ucap Ace.


Sebelumnya, Prabowo Subianto menjelaskan mengenai latar belakangnya soal pernyataan 'Make Indonesia Great Again'. Menurut Prabowo, pernyataan itu salah satunya didasari riuhnya Kabinet Kerja karena di dalamnya ada aksi saling tuding.

"Empat tahun terakhir kita melihat bagaimana sebuah keputusan bisa dengan mudah direvisi atau dibatalkan tanpa memikirkan dampak hingga rakyat bawah. Hukum menjadi alat tawar-menawar politik tanpa pernah mempedulikan rasa keadilan. Dan kita terus menyaksikan bagaimana riuhnya Kabinet Kerja, akibat saling tuding antar-kementerian dan lembaga negara. Perlahan-lahan mimpi untuk mengembalikan kejayaan Indonesia luntur oleh cara ugal-ugalan dalam mengelola negara," kata Prabowo.
(tsa/jbr)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed