Motor Lewat Jl Thamrin yang Dilarang Ahok, Lalu Diizinkan Anies

ADVERTISEMENT

Setahun Gubernur Anies

Motor Lewat Jl Thamrin yang Dilarang Ahok, Lalu Diizinkan Anies

Marlinda Oktavia Erwanti - detikNews
Selasa, 16 Okt 2018 17:59 WIB
Motor melintas di Jl MH Thamrin. Foto: Rengga Sancaya
Jakarta - Genap sudah setahun kepemimpinan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta. Beragam kebijakan yang menjadi sorotan karena adanya pro-kontra di masyarakat telah diterapkan dalam kurun waktu setahun ini.

Salah satu kebijakan yang masih segar di ingatan adalah penghapusan larangan sepeda motor melintas di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat. Kini sepeda motor bebas berlalu lalang di kawasan itu.



Wacana penghapusan larangan itu menyeruak pada November 2017 lalu. Saat itu, Anies mengaku tengah mempersiapkan rencana untuk menghapus Pergub No 195 Tahun 2014 juncto Pergub DKI No 141 Tahun 2015 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor.

Anies beralasan pergub yang dikeluarkan oleh Gubernur DKI saat itu, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tak berpihak pada masyarakat kelas bawah. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu ingin semua wilayah di Jakarta dapat diakses seluruh warga tanpa ada diskriminasi.

Seperti diketahui, pada 2014 lalu, Ahok menerbitkan pergub pelarangan sepeda motor untuk melintasi Jl Sudirman-Jl Thamrin. Kebijakan itu dibuat untuk mengurangi angka kecelakaan di kawasan tersebut.

"Saya sampaikan kepada semua bahwa kami menginginkan agar kendaraan roda dua bisa menggunakan Jalan Sudirman dan Thamrin," kata Anies di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, pada Senin 6 November 2017.



Anies mengungkapkan, rencana tersebut merupakan bagian dari pembangunan trotoar kawasan Jl Sudirman-Jl Thamrin menjelang Asian Games 2018. Ruas jalan yang dimaksud dimulai dari Bundaran Hotel Indonesia (HI) hingga Bundaran Patung Wiwaha atau Patung Kuda.

Rencana tersebut kemudian menuai kontroversi. Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi meminta Anies kembali mengkaji wacana itu. Menurutnya, kawasan Thamrin memerlukan perlakuan khusus karena banyak dilalui oleh orang-orang penting.

Sedangkan, Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana (Lulung), mendukung wacana Anies yang saat itu didampingi Sandiaga Uno sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta. Pria yang akrab disapa Lulung itu mengaku senang dengan wacana penghapusan larangan sepeda motor tersebut.

"Saya sih happy kalau untuk dibuka, cuma yuk kita evaluasi dulu," ujar Lulung.

MA Batalkan Pergub

Meski mendapat respons pro kontra dari DPRD DKI, wacana tersebut masih terus bergulir. Hingga, pada Januari 2018, Mahkamah Agung memberi angin segar pada Pemprov DKI.

MA pada 8 Januari 2018, membatalkan Pergub Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor. MA mengabulkan judicial review atas Pasal 1 ayat 1 dan 2 Pergub No 195 Tahun 2014 juncto Pasal 3 ayat 1 dan 2 Pergub DKI No 141 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Pergub DKI No 195 Tahun 2014 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor.

Melalui surat putusan bernomor 57P/HUM/2017, majelis hakim yang dipimpin Irfan Fachruddin menyatakan, aturan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan putusan ini, maka larangan sepeda motor melintasi Jalan MH Thamrin tidak lagi berlaku.

Anies pun menyambut gembira putusan yang disebutnya sejalan dengan gagasannya. Dia kemudian menegaskan akan segera melaksanakan putusan MA tersebut.

"Putusan MA bukan untuk didiskusikan, putusan MA itu dilaksanakan. Jadi kami itu disumpahnya untuk apa? Menjalankan konstitusi, semua perundangan, serta peraturan yang ada. Jadi, kalau ada putusan dari MA, kami tidak beropini, kami melaksanakan," kata Anies di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (9/1/2018).

Keesokan harinya, Dishub DKI Jakarta pun mulai mencopot rambu larangan sepeda motor melintasi ruas Jalan Thamrin. 10 Januari 2018 pun kemudian menjadi momen di mana para pemotor bisa kembali mengaspal di Jalan Thamrin setelah 3 tahun dilarang.

Namun, tak berhenti di situ, pembatalan larangan sepeda motor melintas di Jalan Thamrin masih menyisakan usulan-usulan lain. Salah satunya dari Polda Metro Jaya yang mengusulkan peraturan ganjil genap untuk menggantikan aturan pembatasan motor di Kawasan Thamrin.

Menanggapi usulan polisi, Sandiaga yang saat itu masih menjabat sebagai wagub mengaku akan melakukan kajian. Namun, Pemprov DKI lebih memilih menerapkan jalur khusus motor berwarna kuning di bagian kiri jalan, di kawasan Thamrin, tepatnya di Jalan Thamrin-Medan Merdeka Barat. Jalur kuning tersebut menandakan kembalinya hak roda dua di Kawasan Thamrin.

Kini, tak ada lagi peraturan gubernur baru yang mengatur sepeda motor di kawasan tersebut. Meski sebelumnya, Pemprov melalui Dishub DKI mengaku tengah membahas pergub tentang perizinan sepeda motor melintas di Thamrin.

Pemprov lebih memilih merujuk pada aturan yang lebih tinggi untuk mengatur lalu lintas jalan tersebut, yakni Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kini, pemotor pun bebas mengaspal di Kawasan Jl Thamrin, Jakarta Pusat. (mae/bag)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT