Soal Kasus Suap Meikarta, Luhut: Urusan KPK

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Pandjaitan menanggapi kasus suap perizinan proyek Meikarta. Luhut menyerahkan pengusutan kasus tersebut kepada KPK.

"Kalau kasus KPK kan urusan mereka, urusan hukum. Tapi kalau urusan investasi, kita harus ya, urus," ujar Luhut di Istana Kepresidenan, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (16/10/2018).

Proyek ini sebelumnya pernah disinggung Luhut pada 29 Oktober 2017. Menurutnya, saat itu disebutkan tidak ada masalah perizinan proyek Meikarta.

"Kan banyak izin di sana yang saya tidak saya tahu. Pas saya tanya, nggak ada masalah izin tadi," tutur Luhut.

Baca juga: Soal OTT Bupati Bekasi, JK Singgung Ongkos Politik Mahal

Sebelumnya, KPK menetapkan 9 orang tersangka suap perizinan proyek Meikarta. Para tersangka dari jajaran Pemkab Bekasi diduga menerima Rp 7 miliar sebagai bagian dari fee fase pertama yang bernilai total Rp 13 miliar.

Mereka yang jadi tersangka yakni Bupati Bekasi Neneng Hasannah Yasin, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Nahor, Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi.

Sedangkan pihak pemberi suap yang menjadi tersangka yakni Direktur Operasional Lippo Group, konsultan Lippo Group Taryadi dan Fitra Djaja Purnama dan pegawai Lippo Group Henry Jasmen. (dkp/fdn)