DetikNews
Selasa 16 Oktober 2018, 16:40 WIB

Istana Tepis Prabowo: Kami Tak Ugal-ugalan

Andhika Prasetia - detikNews
Istana Tepis Prabowo: Kami Tak Ugal-ugalan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko/Foto: Andhika Prasetia-detikcom
Jakarta - Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto berbicara soal pengelolaan negara dengan ugal-ugalan sehingga mimpi Indonesia berjaya kembali luntur. Pihak Istana Kepresidenan menepisnya.

"Nggak, kita nggak ugal-ugalan. Mengelola negara kan nggak seperti itu," ujar Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Istana Kepresidenan, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (16/10/2018).

Moeldoko menyebut, mungkin ada saat tertentu para menteri kabinet memiliki pandangan yang berbeda. Namun semua menteri tetap harus berpedoman pada arahan Presiden Joko Widodo.





"Sebenarnya dalam sidang kabinet, penekanan presiden sangat jelas. Tapi mungkin para menteri memiliki pandangan yang mungkin situasional yang dihadapi. Tapi nggak boleh, menteri harus selalu berpedoman pada Presiden. Tadi juga ditekankan supaya menteri memahami psikologi publik yang berjalan," bebernya.

Moeldoko menegaskan, para menteri harus tetap bekerja dalam satu koridor. "Kita bekerja dalam satu tim, nggak ada atas nama menteri, atas nama gue, nggak ada lagi di situ. Semua kerja untuk kepentingan negara, bukan untuk kepentingan siapa pun," kata dia.

Namun jika terjadi perbedaan pandangan, hal tersebut diselesaikan secara internal. Moeldoko pun mengaku pernah menyelesaikan gaduh di internal.

"Pernah. Menteri Perdagangan dengan Menteri Pertanian dengan Kabulog dengan Kepala BPN," kata dia.





Namun, Moeldoko menegaskan Jokowi memiliki arahan yang jelas dan tegas. "Presiden sangat tegas dalam berbagai situasi. Kelihatannya dari gayanya, tapi keputusan presiden sangat tegas. Jangan dilihat gesturnya. Apa yang keluar dari keputusan itu harus dijalani," sebutnya.

Prabowo sebelumnya menyindir balik orang-orang yang memberikan pernyataan miring mengenai pernyataan 'Make Indonesia Great Again'. Ketum Gerindra ini curiga ada sesuatu di balik serangan terhadap pernyataannya itu.

"Empat tahun terakhir kita melihat bagaimana sebuah keputusan bisa dengan mudah direvisi atau dibatalkan tanpa memikirkan dampak hingga rakyat bawah. Hukum menjadi alat tawar menawar politik tanpa pernah mempedulikan rasa keadilan dan kita terus menyaksikan bagaimana riuhnya kabinet kerja, akibat saling tuding antar kementerian dan lembaga negara. Perlahan-lahan mimpi untuk mengembalikan kejayaan Indonesia luntur oleh cara ugal-ugalan dalam mengelola negara," ujar


Simak Juga 'Jokowi Kampanye Pakai Videotron, Prabowo Juga Pengin':

[Gambas:Video 20detik]


(dkp/fdn)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed